Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menjalankan sidang virtual demi menjaga jarak dan menghindari penyebaran virus Covid-19. Langkah ini diambil berlandaskan surat edaran Mahkamah Agung.
Namun pelaksanaan sidang virtual ini kerap terkendala akibat terbatasnya ketersediaan jaringan internet.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil akan segera mengevaluasi kendala ini sehingga tidak menghambat proses berjalannya sidang virtual.
“Sidang virtual ini dilakukan akibat pandemi Covid-19. Keterbatasan internet ini terkadang tidak bisa kita pungkiri untuk daerah-daerah tertentu yang kapasitas atau ketersediaan internetnya kurang memadai. Maka, akan menghambat waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, nanti dalam masa sidang yang akan datang, kita akan evaluasi bagaimana pelaksanaan sidang virtual yang dilaksanakan di pengadilan-pengadilan,” kata Nasir di sela-sela mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Sulawesi Utara, Kamis (14/10/2021) lalu.
Politisi PKS ini tidak ingin sampai ada keterangan-keterangan dalam proses pengadilan terganggu akibat terbatasnya internet. Hal ini terkait harapan para pencari keadilan di meja hijau.
“Yang saya inginkan atas perbaikan ke depan, seperti kualitas audionya, sehingga mempengaruhi keputusan hakim. Akan tetapi tidak sepenuhnya bisa dipungkiri, hakim itu sudah sering menghadapi masalah-masalah atau menghadapi persidangan-persisangan dengan delik-delik pidana yang sering mereka hadapi. Di satu sisi, sebenarnya tidak ada masalah, tetapi karena ini pandemi, tidak semua daerah memiliki kapasitas ketersediaan internet yang mumpuni. Nah, ini yang perlu kami evaluasi dan atasi ke depan,” tegas Nasir.
Baca Juga: Dana Otsus Belum Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Nasir juga menanggapi risiko dan kendala yang sering dihadapi pada daerah kepulauan dalam percepatan penyelesaian kasus.
“Bukan hanya soal pengadilan yang dilakukan secara virtual, tapi juga untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dimana orang pulau kan harus membawanya ke daratan, tidak ada biaya membawa terdakwa untuk diadili di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, karena pengadilan tipikor itu hanya ada di ibu kota provinsi,” tambahnya.
“Nah, harapan kita ke depan semua hal ini bisa diatur dengan baik, artinya lembaga dan institusi-institusi negara yang ada di wilayah daerah kepulauan itu bisa diatur dan ditata dengan baik, sehingga tidak menghalangi dan menjadi hambatan bagi mereka dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan juga peradilan,” tutupnya.
