Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara buka suara soal tudingan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil soal dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (migas). Bupati itu sebelumnya menilai tidak ada penjelasan rinci soal pemberian DBH dari Kemenkeu dan nilainya tergolong kecil. Dia bahkan menyebut Kemenkeu diisi oleh setan dan iblis.
“Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Enggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?” kata Suahasil melalui akun Instagram pribadinya pada Senin, 12 Desember 2022
Suahasil menjelaskan kehadiran pemerintah pusat untuk berbagai daerah di Indonesia melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bukan hanya melalui alokasi DBH dan Dana Transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID).
Menurut Suahasil, kehadiran negara juga dilakukan melalui berbagai belanja-belanja kementerian atau lembaga, dari pemerintah pusat di daerah seperti belanja Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, serta berbagai program lainnya.
Aparat keamanan yang berada di berbagai pelosok daerah, kata Suahasil, juga dibiayai oleh uang APBN kita. Selain itu, ada juga belanja subsidi energi sehingga masyarakat bisa membayar harga BBM dan listrik bersubsidi. ia menekankan semua dana itu dialokasikan kepada masyarakat seluruh Indonesia.
Suahasil berharap Adil dapat berbicara dengan cara yang baik berdasarkan data. Sehingga, pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama mencari solusi dan memperbaiki sistem yang ada.
“Yang paling menyedihkan adalah ketika berpikir ‘pindah’ negeri sebelah saja. Ini jauh dari cita-cita pendiri Republik, dan jauh dari cita-cita Indonesia,” ujarnya dikutip dari Tempo
Beredar video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial yang menunjukkan kegeraman Adil. Dalam video pendek itu, Adil menyebut pegawai di Kemenkeu sebagau iblis karena hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti tapi uangnya dihisap oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu.
“Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat,” ujar Adil.
Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.
