Kemnaker menegaskan, dalam terbitnya Perppu Cipta Kerja Nomor 2/2022 tidak membuka peluang untuk menerapkan kebijakan no work no pay. Sebagai informasi, no work no pay sendiri merupakan salah satu usulan yang disampaikan oleh pengusaha dengan dalih menurunnya permintaan akibat pelemahan ekonomi global.
“Industri orientasi ekspor terkena imbasnya (dari pelemahan ekonomi), tapi tidak ada istilah no work no pay, negara ini tidak mengenal no work no pay,” ujar Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam konferensi persnya secara virtual, Jumat (6/1/2023).
“Kalaupun ada kebijakan atau fleksibilitas jam kerja dan upah itu harus berdasarkan kesepakatan Bipartit antara pengusaha dan pekerja,” lanjut Indah.
Lebih lanjut, Dirjen Indah menjelaskan, bahwa kesepakatan tersebut juga harus bersifat tertulis yang kemudian harus dicatatkan kepada dinas tenaga kerja setempat.
“Jadi kita tidak mengenal istilah no work no pay,” kata Indah.
Adapun saat ini menurut pemerintah tengah melakukan kajian terhadap sektor-sektor padat karya yang terdampak dari lesunya permintaan global.
Sebab tidak semua industri padat karya ini terkena dampak pelemahan ekonomi.
Oleh karena itu Dirjen Indah mengungkapkan, pihaknya tengah membagi industri padat karya berorentasi ekspor mana yang terdampak dan akan diberikan perlindungan dan mana yang tidak.
“Kita sedang mengidentifikasi industri padat karya mana yang orientasi ekspor dan terdampak, padat karya ekspor pun masih ada yang bertahan, yang mana terdampak, kita sedang menyiapkan regulasinya. Secara substansi pokok sudah kami siapkan,” pungkasnya.
