Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus menegaskan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Prof Hilman Latief layak dievaluasi kinerjanya. Pasalnya pada pelaksanaan haji pada 2023, jemaah haji menerima berbagai masalah karena panitia tidak becus kerja. Sebut saja jemaah tidur berdesakan, makanan terlambat, gangguan toilet tersumbat di tenda serta berjam-jam jemaah telat dijemput di Maktab.
“Ketika ada jemaah menghadapi masalah-masalah selama berhaji, ada pembimbing yang menyatakan ini ujian dari Allah SWT. Jemaah haji membayar puluhan juta dan menunggu belasan tahun untuk beribadah. Ini terjadi karena pihak Kemenag tidak becus mengurus Tamu Allah,” kata Teuku Neta, Senin (3/7/2023) di Jakarta.
Teuku Neta menyebutkan, Dirjen PHU layak dievaluasi kinerjanya karena belum optimal menyiapkan kondisi kedaruratan dalam melayani jemaah haji. Diakui Dirjen PHU bergelar profesor, namun yang dibutuhkan bukan bergelar profesor tapi yang benar-benar faham mengurus haji, berpengalaman, mampu kerja dan mau mendengar para pihak yang sudah puluhan tahun bergelut dalam urusan haji.
“Evaluasi terhadap Dirjen PHU harus dilakukan agar pada pelaksanaan haji 2024, sudah ada Dirjen PHU yang benar-benar berpengalaman. Jangan coba-coba jadi Dirjen PHU yang masih belajar mengurus haji, karena lahan “basah” banyak pula yang nitip orang ke Presiden jadi Dirjen Haji.
“Apalagi Dirjen haji sekarang dari “swasta” bukan dari struktural, beliau orang titipan dan tidak faham tentang urusan haji, saya berharap dengan jiwa besar Dirjen Haji sudi mengundurkan diri,” ajak Teuku Neta.
Teuku Neta mengingatkan semestinya dari tahun ke tahun, Kemenag semakin memperkecil kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan haji. Sebab sudah puluhan tahun Kemenag mengurus pelaksanaan haji yang terus dievaluasi kekurang-kekurangan untuk tidak terulang lagi pada musim haji mendatang.
Teuku Neta mengapresiasi Menag yang memberikan perhatian lebih kepada jemaah lansia sehingga ada tagline ramah lansia.
Teuku Neta menduga ada masalah di internal yakni antara keinginan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang harus profesional menangani jemaah haji dengan anak buahnya di lapangan.
“Saya menduga masalah haji tahun ini juga dikarenakan persoalan non-tekhnis, yaitu terjadinya konflik interest dan konflik internal Kemenag yang berdampak pada pelayanan haji 2023 memunculkan berbagai persoalan, karenanya The Jokowi Center minta BPK melakukan audit komprehensif dan Dirjen Haji Kemenag layak dicopot,” pungkas Teuku Neta.
