Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Agung Sedayu, mengingatkan agar pemerintah benar-benar transparan soal anggaran pemilu 2024. Pasalnya, dana tersebut naik hampir dua kali lipat bila dibandingkan pada 2019 sebesar Rp 45,3 triliun.
“Kita tahu bahwa anggaran pemilu 2024 itu luar biasa nilainya, Rp 71,3 triliun. Di sisi lain transparansinya tidak ada, dana sebesar itu buat apa,” ujar Agung dalam acara Budget Literacy Forum di UPN Veteran, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.
Menurut Agung, transparansi anggaran ini merupakan salah satu titik kunci untuk mencegah terjadinya pelanggaran. “Karena biasanya publik akan susah mengontrol, mengawasi, dan mencegah supaya tidak terjadi pemborosan. Ini baru bicara pemborosan, belum pelanggarannya,” katanya dikutip dari tempo.
Tidak hanya mencegah pemborosan, kata Agung, transparansi dapat mencegah penyalahgunaan, bahkan kemungkinan terjadinya korupsi.
Terkait anggaran yang besar ini, kata Agung, kita sebagai masyarakat perlu untuk mengkritisi anggaran pemilu tersebut dan mendorong pemerintah untuk transparan.
“Negara kita ini bukan negara kaya, dan pemilu saat ini dilakukan di tengah masyarakat kita dan juga pemerintah, termasuk di dalamnya ekonomi yang masih terluka belum sembuh dari Covid-19,” kata dia.
Oleh karena itu, Agung menilai dana sebesar Rp 71,3 triliun itu sangat berharga dan meminta pemerintah harus berhati-hati menggunakannya. “Setidaknya bertanggung jawab.”
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan penyelanggaran Pemilu memang membutuhkan biaya yang besar.
“Indonesia negara besar. Jumlah pemilih kita 204 juta lebih. Kita pemilunya lima surat suara, kalo dikalikan untuk surat suara saja (per orang), itu sudah uang yang sangat besar,” kata dia. Selain itu, keperluan untuk distribusi logistik hingga honor petugas penyelenggaraan Pemilu juga membutuhkan anggaran yang besar.
