ASPEK.ID – PT Barata Indonesia (Persero), BUMN yang bergerak di bidang industri manufaktur guna mendukung sektor Food, Energy, dan Water, digugat pailit karena dituding wanprestasi karena tidak kunjung melunasi utang.
Gugatan tersebut terdaftar di PN Surabaya, di laman SIPP PN Surabaya gugatan pailit terhadap PT Barata Indonesia tercatat dengan nomor perkara 7/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN. Barata Indonesia digugat oleh perusahaan PT Suprabakti Mandiri.
Dalam petitumnya, penggugat mengajukan beberapa hal. Pertama mengabulkan permohonan pemohon pailit terhadap termohon pailit/PT. Barata Indonesia (persero) untuk seluruhnya. Menyatakan termohon, Barata Indonesia yang beralamat di Jl. Veteran 241 Gresik, Jawa Timur PAILIT dengan segala akibat hukumnya.
Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Pailit Barata Indonesia, hingga memerintahkan kepada Barata Indonesia untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara a quo.
Diketahui bahwa PT Barata Indonesia masuk dalam daftar BUMN Sakit. Menteri Erick Thohir memberikan mandat kepada PPA dan Danareksa untuk mengelola perusahaan pelat merah yang tergolong sakit.
Dikutip dari detikcom, kuasa hukum penggugat, Frans Salom Girsang menjelaskan awalnya Barata Indonesia digugat secara wanprestasi di Pengadilan Negeri (PN) Gresik. Menanggapi gugatan itu, Barata Indonesia mengajukan permohonan perdamaian kepada Suprabakti Mandiri selaku pengugat.
Dengan ketentuan bahwa Tergugat (PT Barata Indonesia) berjanji akan melunasi segala utangnya kepada klien mereka secara dicicil selama 12 bulan yang dituangkan dalam Akta Van Dading.
Frans menegaskan, permohonan perdamaian PT Barata Indonesia itu tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt/G/2023/PN Gsk.
“Namun kenyataannya, PT Barata Indonesia sama sekali tidak melaksanakan pembayaran kewajiban yang telah disepakati di dalam perjanjian, angsuran kesatu, kedua dan, ketiga tidak ada pembayaran dari skema pembayaran yang disepakati dalam perjanjian,” ujarnya.
Meski begitu, lanjut Frans Girsang, Penggugat tetap mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, dengan mengirimkan surat teguran atau somasi kepada PT Barata Indonesia agar melaksanakan kewajibannya melunasi utang, namun tidak pernah tanggapi,” jelas Frans Girsang.
