Jakarta – Presiden Joko Widodo mengusulkan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih dulu pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat insentif khusus. Insentif diusulkan berupa gaji tambahan dan percepatan kenaikan pangkat. Usulan itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas pemindahan ASN ke IKN pada Senin (1/7/2024).
“Tadi kami diminta Bapak Presiden untuk merumuskan secara rinci terkait insentif pemindahan ASN ke IKN. Saya belum bisa umumkan karena angkanya akan di-exercise ulang dengan Bu Menteri Keuangan (Menkeu),” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas usai ratas.
“Tapi Presiden tadi telah berikan gambaran dokter-dokter yang ditempatkan di (daerah) tertinggal, terdepan, terluar (3T) itu diberikan insentif khusus. Begitu juga ASN. Insentif berupa anggaran maupun percepatan kepangkatan,” lanjutnya.
Meski Kepala Negara telah memberi contoh, tetapi Kemenpan RB tetap akan mempertimbangkan baik dan buruknya terlebih dulu. Anas pun menyinggung soal pertimbangan biaya kemahalan di kawasan IKN untuk mengukur besaran insentif ASN ke depannya. Biaya kenaikan pangkat pun akan dihitung secara teknis.
“Sudah kita hitung terkait biaya kemahalan, termasuk nanti biaya percepatan kenaikan pangkat bagi mereka yg memenuhi kualifikasi,” tegasnya. Sementara itu, terkait kementerian dan lembaga mana yang akan pindah terlebih dulu ke IKN, Anas menyebut ada 38 kementerian dan lembaga. Perpindahan diutamakan bagi ASN eselon I yang terkait dengan pekerjaan strategis. Anas menegaskan, perpindahan ASN ke IKN nantinya akan dimulai setelah Agustus 2024.
“Nanti ini kita koordinasi dengan Pak Menteri PUPR, air mulai masuk tanggal 15 yang akan datang (Juli). Kemudian bandara akan segera beroperasi, termasuk jalan tol dan lain-lain, jadi kaitannya dengan infrastruktur,” ungkapnya.
“Presiden tadi memberi catatan bagaimana terkait daya dukung infrastruktur perekonomian, pasar, sekolah juga menjadi perhatian. Yang dalam jangka pendek di masing-masing tower akan ada sekolah yang bisa difungsikan untuk keluarga ASN. Menugaskan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk menyiapkan sekolah,” tambahnya.
