• Latest
  • Trending
Konten di Internet Diawasi Ketat, Siap-siap Teguran hingga Denda

Konten di Internet Diawasi Ketat, Siap-siap Teguran hingga Denda

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa M 7,2 Goncang Maluku Barat Daya

72 Siswa di Duren Sawit Diduga Keracunan MBG

BGN: 2.000 Sekolah Elite Tidak Lagi Terima MBG

Jusuf Kalla: 10 Orang Kaya, 1 Muslim

JK: Politisi Berpikir 5 Tahunan Negarawan Berpikir 1 Generasi

Mulai Juli, RI-China Gunakan Yuan

Kemenkeu Resmi Buka Rekening Kas Negara dalam Yuan

Strategi Bahlil Tekan Impor Migas

Menteri ESDM: Indonesia Tidak Hanya Terima Investasi dari China Namun Harus Kuasai Teknologi dan Buka Lapangan Kerja

Alasan Investor Global Lirik RI

AI Hilangkan 92 Juta Lapangan Kerja Namun Ciptakan 170 Juta Lapangan Kerja

Awas, Pemerintah Kejar Pajak Youtuber

Google Ungkap Alasan Penutupan Belasan Ribu Akun YouTube Indonesia

16 Merek RI Tayang di Times Square New York

Trump: Jalan di AS Kotor, Puji Jalan di China

BPOM  Jelaskan Soal Taiwan Tahan Lada Bubuk Indonesia

BPOM  Jelaskan Soal Taiwan Tahan Lada Bubuk Indonesia

Pantai Bali Masuk Pantai 5 Besar Terbaik di Dunia 2026

Pantai Bali Masuk Pantai 5 Besar Terbaik di Dunia 2026

Pelaku UMKM Dapat Tunda Bayar Kredit KUR/UMi 6 Bulan

4 Komponen Penting Pendorong Ekonomi Daerah

Kemendagri:  Kota Besar di Dunia Berlomba  Terapkan TI

Tiongkok Akan Bangun 10 Smart Cities Senilai Rp914 Triliun di RI

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Konten di Internet Diawasi Ketat, Siap-siap Teguran hingga Denda

by REDAKSI
Januari 24, 2025
in BERITA TERBARU, NEWS
Konten di Internet Diawasi Ketat, Siap-siap Teguran hingga Denda

Menkomdigi Meutya Hafid saat mengunjungi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Intiland Teduh di Semper Barat, Jakarta Utara, Selasa (12/11/2024). Foto: ANH/Komdigi

Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Meutya Hafid terus berupaya memperkuat tata kelola komunikasi publik yang santun dan beretika, sebagai upaya melindungi masyarakat di ruang digital khususnya anak. Salah satunya melalui penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), aplikasi yang didesain untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau User Generated Content (PSE UGC).

“SAMAN akan kita terapkan per Februari untuk menekan penyebaran konten ilegal di platform digital. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari pornografi, judi dan pinjaman online ilegal menjadi prioritas utama kami dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat,” ujar Menkomdigi di sela kunjungan kerja bersama Presiden RI di India, Jumat (24/1/2025).

Melalui SAMAN, Kemenkomdigi akan memastikan bahwa PSE bertindak sesuai peraturan sekaligus memberikan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

BacaJuga

Gempa M 7,2 Goncang Maluku Barat Daya

BGN: 2.000 Sekolah Elite Tidak Lagi Terima MBG

JK: Politisi Berpikir 5 Tahunan Negarawan Berpikir 1 Generasi

Kemenkeu Resmi Buka Rekening Kas Negara dalam Yuan

Menteri ESDM: Indonesia Tidak Hanya Terima Investasi dari China Namun Harus Kuasai Teknologi dan Buka Lapangan Kerja

AI Hilangkan 92 Juta Lapangan Kerja Namun Ciptakan 170 Juta Lapangan Kerja

Proses penegakkan kepatuhan melalui SAMAN meliputi beberapa tahap, pertama Surat Perintah Takedown. PSE UGC wajib menurunkan URL yang dilaporkan dalam perintah ini.

Kemudian tahap kedua adalah Surat Teguran 1 (ST1). Pada tahap ini menjadi kewajiban PSE untuk menurunkan konten agar tidak melanjut ke ST2.

Selanjutnya tahap ketiga adalah Surat Teguran 2 (ST2), PSE UGC wajib mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif. Dan terakhir adalah Surat Teguran 3 (ST3). Jika tetap tidak dipatuhi, sanksi dapat berupa pemutusan akses atau pemblokiran.

Kategori pelanggaran yang diawasi melalui SAMAN pun meliputi pornografi anak, pornografi, terorisme, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol ilegal, serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal.

Berdasarkan Kepmen Kominfo No. 522 Tahun 2024, PSE UGC yang tidak mematuhi perintah takedown akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Notifikasi terhadap PSE dilakukan dalam waktu 1×24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1×4 jam untuk konten mendesak. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memberi efek jera bagi pelanggarnya.

“Yang pasti pemerintah sebelum menjalankan, telah melakukan komparasi dengan regulasi beberapa negara yang telah menjalankan dan berhasil menerapkan regulasi serupa,” ujar Menkomdigi.

Lindungi Kelompok Rentan
Kemkomdigi mencatat bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi di ruang digital. Data menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap anak, seperti eksploitasi seksual online, human trafficking, dan penyebaran konten berbahaya, terus meningkat.

Angka di periode 2021 hingga 2023 menunjukkan  jumlah pengaduan anak korban pornografi dan cyber crime ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 481 kasus, sedangkan anak korban eksploitasi serta perdagangan anak berjumlah 431 kasus. Dari seluruh kasus tersebut mayoritas terjadi karena penyalahgunaan teknologi informasi, serta akibat dari penggunaan gawai yang tidak sesuai dengan fase tumbuh kembang anak.

Selain itu, laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten yang tidak pantas di internet.

Penerapan SAMAN sejalan dengan langkah negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. Misalnya, Jerman dengan Network Enforcement Act (NetzDG) yang mewajibkan platform media sosial menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam. Sementara Malaysia menerapkan Anti-Fake News Act 2018 untuk menindak berita bohong. Lalu ada Prancis yang memiliki undang-undang untuk melawan manipulasi informasi menjelang pemilu. 

Komentar
Share20Tweet13SendShareShare4Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa M 7,2 Goncang Maluku Barat Daya

ASPEK.ID, MALUKU BARAtlT DAYA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 melanda Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Sabtu (21/11/2026)....

72 Siswa di Duren Sawit Diduga Keracunan MBG

BGN: 2.000 Sekolah Elite Tidak Lagi Terima MBG

ASPEK.ID, JAKARTA -Sebanyak 2.000 sekolah elite tidak lagi menerima program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi...

Jusuf Kalla: 10 Orang Kaya, 1 Muslim

JK: Politisi Berpikir 5 Tahunan Negarawan Berpikir 1 Generasi

ASPEK.ID, JAKARTA- Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengajak politisi dan pemimpin bangsa untuk berpikir sebagai negarawan...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In