• Latest
  • Trending

535 Kades Terlibat Korupi Sepanjang 2025, Kejagung: Ini Alarm Urgensi

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

Awas, Pemerintah Kejar Pajak Youtuber

Google Tak Sebut Siapa yang Bayar 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Bank Emas Mau Berdiri, Ini Analisa Pengamat

Alasan Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset

Jokowi: Ada Operasi Politik di Balik Isu Ijazahnya dan Gibran

Jokowi Tanggapi 3 Kader di Kabinet Mundur dari PSI

Forbes Umumkan 10 Orang Terkaya di Dunia 2026

Elon Musk Akui Bodoh Habiskan Rp 9 T Bantu Partai Republik

Mulai Juli, RI-China Gunakan Yuan

BI: Himbara Akan Jadi Bank Kliring Renminbi pada 2027

Rupiah Bangkit di Tengah Gejolak Global, BI Ungkap Kuncinya

BI-Rate Sudah 6 Persen, Namun Rupiah Ambruk ke Rp18.264

7 Jurus OJK Agar Gaji Tidak Numpang Lewat

7 Jurus OJK Agar Gaji Tidak Numpang Lewat

Belanja di Singapura Bisa Pakai QRIS

BI Akan Uji Coba QRIS Cross Border di Hongkong

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

535 Kades Terlibat Korupi Sepanjang 2025, Kejagung: Ini Alarm Urgensi

by Muhammad Fadhil
Januari 15, 2026
in BERITA TERBARU, HUKUM, NEWS

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Reda Manthovani menyoroti tren peningkatan kasus korupsi yang melibatkan kepala desa (kades) pada tiga tahun terakhir. Ini menjadi tantangan dalam pengelolaan pembangunan di tingkat desa.

Data yang ada menyebutkan sebanyak 187 kasus korupsi yang melibatkan kades di 2023, 275 kasus di 2024, dan 535 kasus di 2025.

“Peningkatan jumlah kasus ini menjadi alarm urgensi penguatan pengawasan dan pendampingan tata kelola keuangan desa,” kata Reda dalam keterangannya, Kamis (15/1).

BacaJuga

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

Google Tak Sebut Siapa yang Bayar 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Alasan Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset

Soal ini, Reda menekankan komitmen kejaksaan untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui fungsi intelijen yang bersifat preventif (pencegahan) serta pengamanan pembangunan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan program nasional dapat berjalan sesuai hukum, tertib administrasi, dan bebas penyimpangan.

Kejaksaan pun memiliki program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang berfungsi sebagai mekanisme pendampingan dini untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan kapasitas aparatur desa. Program ini akan diperkuat pada waktu mendatang melalui aplikasi real time monitoring village management funding.

Aplikasi ini akan terintegrasi dengan Siskeudes milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Simkopdes milik Kementerian Koperasi. Tujuan integrasi ini demi memastikan pemanfaatan dana desa dan aset publik dilaksanakan secara legal, transparan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Kejaksaan juga aktif bersinergi dengan banyak pemangku kepentingan lainnya melalui MoU dengan Kemendagri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi. Tujuan sinergi ini untuk menyelaraskan kebijakan dan menjamin kepastian hukum bagi iklim investasi dan usaha di daerah.

“Pencegahan jauh lebih efektif daripada penindakan. Ketika aparatur desa memiliki pemahaman hukum yang baik, potensi penyimpangan dapat ditekan sejak dini,” pungkasnya. []

Komentar
Share16Tweet10SendShareShare3Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Eks kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto Sudah Diperiksa KPK

Eks kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto Sudah Diperiksa KPK

ASPEK.ID, JAKARTA - Eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto sudah diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi...

Polisi Gerebek Pabrik Uang Palsu Rp 36 M di Tangsel, 4 Orang Ditangkap

Ada Potensi Kebocoran Uang Negara Rp 400 Triliun

ASPEK.ID, PALU -- Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan potensi kebocoran anggaran negara hingga Rp 400 triliun dari belanja barang dan...

BNPB Hormati OTT KPK, Dorong Asas Praduga Tak Bersalah

KPK: TNI Sudah Periksa Prajurit Aktif Terduga Korupsi di BNPB

ASPEK.ID, JAKARTA - Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut TNI sudah memeriksa prajurit aktif yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In