• Latest
  • Trending
Bank Emas Mau Berdiri, Ini Analisa Pengamat

Alasan Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

Awas, Pemerintah Kejar Pajak Youtuber

Google Tak Sebut Siapa yang Bayar 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Jokowi: Ada Operasi Politik di Balik Isu Ijazahnya dan Gibran

Jokowi Tanggapi 3 Kader di Kabinet Mundur dari PSI

Forbes Umumkan 10 Orang Terkaya di Dunia 2026

Elon Musk Akui Bodoh Habiskan Rp 9 T Bantu Partai Republik

Mulai Juli, RI-China Gunakan Yuan

BI: Himbara Akan Jadi Bank Kliring Renminbi pada 2027

Rupiah Bangkit di Tengah Gejolak Global, BI Ungkap Kuncinya

BI-Rate Sudah 6 Persen, Namun Rupiah Ambruk ke Rp18.264

7 Jurus OJK Agar Gaji Tidak Numpang Lewat

7 Jurus OJK Agar Gaji Tidak Numpang Lewat

Belanja di Singapura Bisa Pakai QRIS

BI Akan Uji Coba QRIS Cross Border di Hongkong

Pengusaha Usul Biaya Umrah 2022

Islam Diprediksi Jadi Agama Terbesar Dunia, 8 Juta Umat Islam Pindah Agama

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Alasan Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset

by Aspek
November 19, 2026
in BERITA TERBARU, HUKUM
Bank Emas Mau Berdiri, Ini Analisa Pengamat

Ilustrasi.

ASPEK.ID, JAKARTA- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan dua alasan utama tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Ketentuan mengenai illicit enrichment sebelumnya terus didorong oleh kelompok masyarakat sipil agar dapat diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR telah menampung berbagai masukan dari publik hingga kalangan ahli, yang ternyata melahirkan pandangan beragam, baik yang mendukung maupun menolak.

BacaJuga

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

Google Tak Sebut Siapa yang Bayar 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup

Jokowi Tanggapi 3 Kader di Kabinet Mundur dari PSI

Elon Musk Akui Bodoh Habiskan Rp 9 T Bantu Partai Republik

“Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman, Kamis (19/11/2026).

Dia menjelaskan, Komisi III DPR juga telah menelusuri dan membandingkan praktik penerapan hukum di sejumlah negara. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan bahwa sejumlah negara justru tidak mengadopsi atau membatalkan penerapan illicit enrichment ya karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.

“Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment,” jelasnya.

Komisi III DPR juga telah menghadirkan belasan perwakilan elemen masyarakat dalam proses pembahasan. Mayoritas dari mereka, kata Habiburokhman, menyuarakan keberatan yang sama.

“Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” tuturnya melanjutkan.

Adapun alasan kedua menyangkut aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai hukum formil yang berfokus pada mekanisme dan prosedur, bukan hukum materiil yang mengatur pemidanaan atau penghukuman baru.

Atas dasar dua pertimbangan mendasar tersebut, legislator tersebut menegaskan bahwa aturan mengenai penindakan peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat publik belum dapat dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset.

“Memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” ujarnya.

Komentar
Share11Tweet7SendShareShare2Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Kena PHK, 36 Karyawan Danareksa Sekuritas Tempuh Jalur Hukum

2 Titik Krusial RUU Perampasan Aset

Program Doktor Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Borobudur menggelar Webinar dengan tema, Menyoal Perampasan Aset: Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset di...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In