ASPEK.ID, SUMEDANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan aparatur negara yang mampu memberikan pelayanan cepat dan tidak mempersulit urusan publik. Pesan itu disampaikan saat melantik 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjadi Pamong Praja Muda.
Pelantikan berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026). Sebanyak 1.204 lulusan yang dilantik terdiri atas 728 pria dan 476 wanita.
Dalam amanatnya, Prabowo mengingatkan bahwa tugas utama seorang pamong praja adalah menjadi pelayan masyarakat. Menurutnya, aparatur negara harus hadir untuk melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat, bukan menciptakan birokrasi yang rumit.
“Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit,” katanya.
Prabowo juga menekankan pentingnya integritas bagi setiap aparatur negara. Ia meminta para lulusan IPDN menjalankan tugas dengan penuh kejujuran, disiplin, serta menjauhi praktik korupsi. Selain itu, mereka juga dituntut berani mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat.
“Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan,” kata Prabowo.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara turut mengapresiasi keterlibatan para pamong praja muda dalam membantu penanganan bencana di Aceh. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa aparatur pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga menghadapi situasi sulit.
Prabowo mengingatkan bahwa seorang pamong praja harus selalu mengukur manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat. Pengabdian, menurutnya, merupakan inti dari tugas aparatur pemerintahan.
Di akhir arahannya, Prabowo menegaskan bahwa pamong praja merupakan representasi negara di mata masyarakat. Karena itu, setiap tindakan, keputusan, hingga sikap aparatur akan menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap negara.
“Rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak, apakah negara kita tertib atau tidak, apakah negara kita membanggakan atau tidak, apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak. Dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak. Itu beratnya tugas dan tanggung jawab pamong praja,” tutur Prabowo. []
