ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat dari kelompok ekonomi atas. Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan selama ini penyaluran subsidi BBM masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia menyoroti masyarakat berpenghasilan tinggi yang masih menikmati BBM bersubsidi.
Menurut Bahlil, kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 dalam kelompok pendapatan masih tercatat menikmati subsidi Pertalite. Padahal, kelompok tersebut dinilai sudah memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli BBM nonsubsidi.
“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 masih kena masih dapat subsidi,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Karena itu, pemerintah tengah membahas pola baru penyaluran subsidi agar pengguna BBM bersubsidi dapat disaring berdasarkan kondisi ekonomi dan jenis kendaraan.
Bahlil mencontohkan pemilik kendaraan mewah seharusnya tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Mereka akan diarahkan untuk beralih ke BBM nonsubsidi sesuai dengan kemampuan ekonominya.
“Jangan pakai BMW, pakai Merci masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi,” ujarnya.
Sistem Digital Pertamina Disiapkan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembatasan Pertalite juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2026.
Pemerintah kini masih menguji kesiapan sistem digital yang nantinya digunakan untuk menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. Sistem tersebut akan memanfaatkan data konsumen sehingga pembelian BBM bersubsidi dapat dibatasi berdasarkan kelompok ekonomi.
Purbaya menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan pembatasan terhadap masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.
“Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” kata Purbaya.
Menurut dia, penerapan kebijakan tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah akan lebih dulu melakukan pengujian sistem dan mengevaluasi penerapannya di lapangan.
Jika sistem dinilai siap, masyarakat dari kelompok ekonomi atas nantinya tidak dapat membeli BBM bersubsidi. Mereka harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax atau produk lainnya.
“Nanti kita sedang uji sistem. Pertamina sudah menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang desil 9, 10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar Pertamax atau yang lain,” ujar Purbaya.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap subsidi energi dapat lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung negara. Pemerintah juga memastikan penerapan pembatasan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem dan kondisi masyarakat. []
