Jakarta -Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PPN)
PPN Roberth MV Dumatubun mengatakan memastikan kesiapannya untuk mengikuti instruksi dan arahan dari pemerintah apabila terjadi penambahan kuota atau stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk Natal dan Tahun Baru (Nataru( 2026/27).
Roberth mengatakan perusahaan tetap berusaha memastikan kecukupkan stok Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite hingga akhir tahun ini.
“Kami akan mengikuti arahan pemerintah dan pernyataan pemerintah pastinya. Disiapkan cukup sampai akhir tahun,” ujar Roberth dikutip dari Bloomberg Technoz, Rabu (18/11/2026).
Roberth tidak mengelaborasi berapa kuota penambahan yang diminta pemerintah khusus Pertalite untuk mengamankan pasokan Nataru.
Dia hnya mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi dasarnya.
“Anggarannya, ya dari [pos sektor] energi. Kalau di energi kan ada biaya kompensasi. Nah, mungkin salah satunya bisa diambil dari sana. […] Enggak ada [pergeseran dari pos belanja lain di APBN],” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (11/11/2026).
Di sisi lain, untuk Solar, pemerintah sudah memutuskan menambah kuota sebesar 7,8% menjadi 20,27 juta kiloliter (kl), dari alokasi awal sepanjang tahun ini yang dipatok sebesar 18,64 juta kl.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas sudah mengumumkan penambahan kuota subsidi Solar lantaran konsumsi JBT tersebut melonjak antara 15% hingga 17% dari rerata penyaluran normal.
“Pemerintah sudah menyetujui dengan tambahan kurang lebih sekitar 7,8%. Jadi ada tambahan konsumsinya. Dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter,” ujar Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, yang dilihat secara daring Selasa (10/11/2026).
Wahyudi mengatakan konsumsi Solar meningkat menjadi sekitar 58.000 sampai 59.000 kl per hari, dibandingkan dengan volume sebelumnya sekitar 50.000 kl per hari.
Menurutnya, lonjakan tersebut terjadi karena disparitas harga dengan solar nonsubsidi terbilang lebar, sehingga membuat masyarakat beralih membeli BBM bersubsidi.
“Situasi konsumsi masyarakat meningkat dengan disparitas harga karena shifting,” bebernya.
Dia juga mengatakan realisasi penyaluran solar bersubsidi hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai 88,02% dari total kuota awal sebanyak 18,64 juta kl. Dengan realisasi normal yang seharusnya sekitar 83%, berarti terdapat pertumbuhan permintaan sebesar 5%.
















