• Latest
  • Trending
PT Timah (TINS) Catatkan Zero Fatality di 2021

Menko Yusril Izinkan PT Timah Beli Timah dari Rakyat

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Alasan Investor Global Lirik RI

Nezar Patria: AI Harus Bersanding dengan Manusia

Gerindra Tetapkan 6 Cagub dari Aceh ke Maluku

Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Hambalang, Pertemuan Tertutup

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

Bangun Tol Sumatera, Hutama Karya Buru LPI

11 Tol Dibuka Gratis dari Aceh ke IKN Selama Nataru 2026/2027

Fadli Zon Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Polisi Periksa Fadli Zon: HP Disadap Sejak 2021

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Jenderal Suyudi Mutasi 6 Kapolda dan 6 Wakapolda

6 Jenderal Bintang Tiga di Bursa Kapolri

Lagi Kapolri Mutasi 464 Pati-Pamen, Ini Daftar Lengkap

Pertamina Group Buka Lowongan BPS 2021 Untuk Fresh Graduate

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics

Holding BUMN Asuransi Dibentuk Bulan Ini

OJK: Perusahaan Asuransi Wajib Lakukan Stress Test

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa Dangkal Hentak Padang Dini Hari

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Kapolri Rotasi Pejabat Lemdiklat

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Senin, November 23, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Menko Yusril Izinkan PT Timah Beli Timah dari Rakyat

by Muhammad Fadhil
Agustus 19, 2026
in BERITA TERBARU, EKONOMI, NEWS
PT Timah (TINS) Catatkan Zero Fatality di 2021

[Dok. PT Timah Tbk]

ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah mengizinkan PT Timah (Persero) membeli timah yang diproduksi dan beredar di masyarakat Bangka Belitung. Kebijakan tersebut menjadi langkah sementara untuk mengatasi persoalan pertimahan di wilayah tersebut.

Keputusan itu disepakati dalam Rapat Tingkat Menteri terkait penyelesaian terpadu permasalahan hukum dan situasi wilayah operasi PT Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan pemerintah telah mendengarkan masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebelum mengambil keputusan tersebut.

BacaJuga

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Nezar Patria: AI Harus Bersanding dengan Manusia

Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Hambalang, Pertemuan Tertutup

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

11 Tol Dibuka Gratis dari Aceh ke IKN Selama Nataru 2026/2027

Polisi Periksa Fadli Zon: HP Disadap Sejak 2021

“PT Timah dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat untuk kemudian dilakukan penstokan oleh PT Timah. Keputusan ini diambil untuk mengatasi situasi mendesak di daerah yang harus segera ditangani,” ujar Yusril, Rabu (19/8/2026).

Yusril menegaskan kebijakan pembelian timah oleh PT Timah tersebut hanya bersifat sementara. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus mengenai tata kelola pertimahan melalui rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

Rancangan Perpres tersebut telah mulai disusun dan disampaikan kepada Presiden serta Kementerian Sekretariat Negara. Yusril meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan mempercepat proses penyusunan regulasi tersebut.

Sambil menunggu Perpres terbit, pemerintah juga membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Tim ini bertugas merumuskan kebijakan sekaligus aspek legalitas yang diperlukan PT Timah untuk membeli timah dari masyarakat.

“Pemerintah harus mengambil kebijakan. Jangan membiarkan keadaan berlarut-larut tanpa penyelesaian, dan jangan juga menegakkan hukum secara kaku tanpa mengerti latar belakang persoalan di lapangan. Kita harus mencari solusi secara bijak,” tegas Yusril seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Kumham Imipas.

Yusril menjelaskan kebijakan tersebut diperlukan untuk menjembatani kondisi di lapangan dengan kebutuhan penegakan hukum. Pemerintah, kata dia, tidak ingin persoalan pertimahan hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum yang kaku, sementara ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas pertambangan.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan potensi penyelundupan timah ke luar negeri. Letak geografis Bangka Belitung yang berdekatan dengan sejumlah negara tetangga menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan peredaran komoditas tersebut.

Karena itu, Yusril memastikan kebijakan sementara tersebut tetap memiliki batas waktu dan berada dalam koridor hukum hingga Perpres tentang pertimahan diterbitkan.

“Kita tetap berada di dalam koridor hukum, tetapi dengan pengecualian sementara yang batas waktunya kita tentukan dengan jelas,” ujarnya.

**Tata Kelola Pertimahan Akan Dibenahi**

Yusril mengatakan pemerintah juga akan membenahi tata kelola pertimahan secara menyeluruh. Hal ini dinilai penting karena Indonesia merupakan salah satu produsen timah utama dunia, sementara Bangka Belitung menjadi salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia.

Selain timah, wilayah tersebut juga memiliki potensi mineral tanah jarang atau *rare earth minerals*. Karena itu, pemerintah menilai pengelolaan komoditas tersebut harus dilakukan secara strategis.

Pemerintah akan memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, PT Timah, MIND ID, dan masyarakat. Penataan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita harus berpikir strategis agar Indonesia sebagai produsen utama dapat menentukan harga timah dunia. Jangan lagi dipermainkan oleh negara lain. Kita harus menertibkan regulasi di dalam negeri dan mencegah terjadinya penyelundupan,” kata Yusril.

Yusril juga meminta masyarakat Bangka Belitung tetap tenang dan menjaga keamanan serta ketertiban selama proses penyelesaian persoalan pertimahan berlangsung.

Dia menargetkan persoalan tersebut dapat segera diselesaikan, termasuk dengan mempercepat penerbitan regulasi yang diperlukan.

“Kalau bisa selesai dalam waktu satu bulan, alhamdulillah. Berarti hanya butuh satu bulan untuk menormalisasi keadaan. Saya ingin bekerja dengan target waktu yang sistematis dan cepat. Saya tidak ingin masalah dibiarkan tidak selesai lalu dilupakan ketika pejabat berganti,” pungkas Yusril. []

Komentar
Share14Tweet9SendShareShare3Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Investasi MIND ID di 2020 Capai Rp 24 Triliun

Kasus Besar BUMN Tambang, MIND ID Perlu Evaluasi Internal

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menyebut dua kasus besar di BUMN Pertambangan, yakni PT Timah dan PT Antam, terjadi...

RUPST PT Timah Ganti Direksi dan Komisaris

PT Timah Tbk. (TINS) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan menyepakati perubahan pengurus Perseroan, dengan Direktur Utama Achmad...

Laba PT Timah Rp 601 Miliar di 2022

PT Timah Tbk (TINS) meraup laba bersih Rp 601 miliar per kuartal I 2022. Perolehan ini naik 5.713 persen dibandingkan...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In