ASPEK.ID, JAKARTA – Indonesia bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp4,6 triliun per tahun. Penghematam ini berasal dari pembangunan 15 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di enam provinsi.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, (30/9/ 2026).
Menurut Qodari, tahap awal pembangunan 15 PLTS telah dimulai dan ditandai dengan seremoni yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Kabupaten Jembrana, Bali, pada 25 Agustus 2026.
“Khusus tahap awal 15 PLTS yang sudah disebutkan tadi, potensi penghematan APBN diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun per tahunnya,” kata Qodari.
Qodari menjelaskan, 15 PLTS tersebut terdiri dari pembangkit yang dibangun di tanah dan pembangkit terapung. Pembangunannya tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Kepulauan Riau, serta Kepulauan Bangka Belitung.
Pembangunan 15 PLTS itu membutuhkan investasi sekitar Rp135 triliun yang didorong melalui keterlibatan badan usaha nasional maupun internasional.
Menurut Qodari, kapasitas PLTS nasional saat ini baru mencapai 1,76 GW dari total kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 108 GW. Padahal, potensi energi surya Indonesia diperkirakan mencapai 3.294 GW.
“Di sinilah urgensi program ini melalui program PLTS 100 gigawatt peak, penggunaan bahan bakar diesel diperkirakan dapat dihemat hingga 6 juta kiloliter per tahun dan negara berpotensi menghemat anggaran hingga Rp73,9 triliun per tahun,” ujar Qodari.
Hingga Agustus 2026, sejumlah PLTS telah memasuki tahap pembangunan, antara lain PLTS Tembesi, Saguling, dan Karangkates.
PLTS Pulau Sembur dan Rengit berada pada tahap peluncuran, sementara PLTS Pasuruan, Banyuwangi, dan Gajah Mungkur telah melaksanakan peletakan batu pertama.
Pemerintah juga memperkirakan program PLTS 100 GWp dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja serta mendukung kegiatan produktif UMKM dan nelayan.
