ASPEK.ID, JAKARTA – Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp10.326,93 triliun hingga akhir September 2026.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), meskipun porsi pinjaman pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya.
Bedasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dikutip Jumat (6/11/2026), posisi utang pemerintah tersebut setara dengan 40,30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi akhir Juni 2026 yang mencapai 41,26% terhadap PDB.
Secara nominal, utang pemerintah mengalami kenaikan Rp33,24 triliun dalam tiga bulan. Pada akhir kuartal II-2026, total utang pemerintah tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun.
Jika dilihat berdasarkan instrumennya, SBN masih menjadi sumber utama pembiayaan utang pemerintah. Nilainya mencapai Rp8.962,40 triliun atau setara 86,79% dari keseluruhan utang pemerintah per 30 September 2026.
Dikutip dari Warta Ekonomi, utang dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp1.364,53 triliun atau mengambil porsi 13,21%. Posisi tersebut meningkat dibandingkan akhir Juni 2026 yang sebesar Rp1.326,90 triliun. Dengan demikian, terjadi kenaikan pinjaman sebesar Rp37,63 triliun dalam periode tiga bulan.
Sebaliknya, posisi utang melalui penerbitan SBN tercatat sedikit menurun dari Rp8.966,79 triliun pada akhir kuartal II-2026 menjadi Rp8.962,40 triliun pada akhir September 2026. Kondisi ini membuat porsi pinjaman dalam struktur utang pemerintah menjadi lebih besar dibandingkan tiga bulan sebelumnya.
DJPPR menjelaskan, bahwa pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mendapatkan struktur portofolio yang optimal sekaligus mendukung perkembangan pasar keuangan domestik.
Dalam edukasi publiknya, DJPPR menerangkan bahwa utang merupakan salah satu instrumen pembiayaan untuk menutup defisit APBN ketika belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara.
