Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang memimpin negaranya melewati Perang Saudara dan mengeluarkan Proklamasi Emansipasi untuk menghapus perbudakan, pernah menyampaikan sebuah pernyataan terkenal dalam pidatonya pada 1858: “Sebuah rumah yang terpecah belah tidak akan mampu bertahan.”
Mungkin tidak pernah terbayangkan oleh Presiden Amerika yang agung itu bahwa, lebih dari satu setengah abad kemudian, kata-katanya masih akan terasa begitu relevan bagi Indonesia modern.
Seperti Amerika pada abad ke-19, Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh menjadi negara yang benar-benar besar, tetapi pada saat yang sama menghadapi ancaman perpecahan politik, kemunduran institusi, bahkan dalam skenario terburuk, berubah menjadi negara gagal.
Sebagaimana Lincoln, Presiden Prabowo Subianto telah memosisikan dirinya sebagai pemimpin yang mengupayakan perubahan mendasar. Jika Lincoln menghadapi institusi perbudakan beserta tatanan politik yang menopangnya, Prabowo menempatkan perjuangan melawan korupsi, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan sebagai pusat agenda politiknya. Visinya menantang status quo yang telah mengakar di Indonesia, ketika kepentingan politik dan ekonomi yang kuat terlalu sering memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap institusi Republik, mengonsolidasikan kekayaan dan kekuasaan mereka dengan mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia.
Ambisi tersebut tercermin dalam sejumlah program utama pemerintahannya di bidang sosial dan ekonomi. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan dengan menyediakan sekolah berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah bertujuan memperkuat perekonomian desa, meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat pedesaan. Bersamaan dengan berbagai inisiatif tersebut, pemerintahan ini juga menyatakan komitmennya untuk mengintensifkan pemberantasan korupsi, termasuk melalui penyelidikan dan penuntutan terhadap pejabat pemerintah serta individu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan politik.
Reformasi semacam ini tidak dapat dihindari akan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang telah mapan. Mereka yang selama ini terbiasa menggunakan pengaruh secara tidak proporsional terhadap institusi Republik tentu tidak akan begitu saja melepaskan hak istimewa mereka tanpa perlawanan. Dalam konteks politik yang lebih luas inilah kontroversi seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dilihat.
Apa yang semula bermula dari sengketa mengenai kualifikasi pendidikan Wakil Presiden kini berkembang menjadi kontroversi politik yang jauh lebih luas. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai masa depan kemitraan politik Prabowo-Gibran sekaligus stabilitas Republik Indonesia. Penulis berpandangan bahwa upaya untuk memberhentikan Wakil Presiden dapat melayani dua kepentingan politik: melemahkan Presiden Prabowo dengan menggoyahkan pasangan yang dipilihnya sendiri, serta membuka peluang bagi faksi-faksi politik lain untuk memperluas pengaruh mereka di lingkungan eksekutif.
Kontroversi ini juga berkembang menjadi perdebatan politik di parlemen. Sejumlah politisi dari berbagai partai, termasuk PKB, PDIP, dan PKS, turut menyuarakan pandangan mengenai kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Wakil Presiden Gibran. Meskipun memiliki latar belakang dan tradisi politik yang berbeda, perkembangan ini memperlihatkan bagaimana kepentingan politik dapat mempertemukan berbagai kekuatan yang sebelumnya berada dalam posisi berbeda. Hal ini memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman mengenai para elite politik Indonesia: sejauh mana prinsip-prinsip konstitusional benar-benar dipertahankan karena nilai dan makna intrinsiknya, dan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk memajukan kepentingan politik?
Apa yang mungkin memisahkan ideologi, justru dapat dipersatukan oleh korupsi.
Kontroversi ini semakin memanas setelah berlangsungnya proses peradilan terkait dokumen pendidikan Gibran. Pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memeriksa persoalan yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan untuk menetapkan penyetaraan pendidikannya. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan kepada Gibran pada 2019 dan memerintahkan pejabat berwenang untuk mencabutnya.
Putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum dan harus dihormati dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Namun, menghormati lembaga peradilan tidak berarti harus menerima setiap penafsiran hukum tanpa mempertanyakannya. Dalam negara demokrasi konstitusional, putusan pengadilan harus tetap terbuka terhadap kajian hukum dan intelektual yang mendalam. Legitimasi kewenangan yudisial tidak hanya bertumpu pada lembaga yang menjalankannya, tetapi juga pada ketepatan, konsistensi, dan kekuatan argumentasi yang mendasari putusannya.
Dalam kontroversi ini, hubungan antara kualifikasi pendidikan Gibran dan persyaratan undang-undang bagi calon presiden dan wakil presiden perlu dikaji lebih mendalam.
Riwayat pendidikan Gibran terlebih dahulu harus dipahami dalam konteks sistem pendidikan internasional yang pernah ditempuhnya. Berbeda dengan Indonesia, negara-negara seperti Singapura, Australia, dan Inggris memiliki beragam jalur pendidikan yang memungkinkan peserta didik melanjutkan pendidikan dari jenjang menengah ke pendidikan tinggi. Di Management Development Institute of Singapore (MDIS), Gibran menyelesaikan program Advanced Diploma sebelum melanjutkan ke program Bachelor of Science (Honours) in Marketing yang diberikan oleh University of Bradford di Inggris. MDIS secara tegas mengonfirmasi riwayat pendidikan tersebut melalui pernyataan resmi tertanggal 1 Oktober 2025.
Regulated Qualifications Framework (RQF) Inggris mengklasifikasikan kualifikasi A-level pada Level 3, Higher National Certificate pada Level 4, Higher National Diploma pada Level 5, dan gelar sarjana pada Level 6. Advanced Diploma dari MDIS tidak serta-merta dapat diklasifikasikan setara dengan Higher National Diploma Inggris hanya karena kedua kualifikasi tersebut memiliki nomenklatur yang serupa. Meskipun demikian, jalur pendidikan yang ditempuh Gibran hingga memperoleh gelar sarjana tetap relevan dalam pembahasan mengenai tingkat capaian pendidikannya.
Dengan demikian, persoalan utamanya bukan sekadar apakah Advanced Diploma dari MDIS identik dengan kualifikasi SMA di Indonesia. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah gelar perguruan tinggi yang telah diselesaikan dan diakui dapat memenuhi persyaratan pendidikan dalam undang-undang yang secara tegas dirumuskan sebagai batas minimum.
Perbedaan inilah yang membawa kita pada Pasal 169 huruf (r) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan persyaratan pendidikan minimum bagi calon presiden dan wakil presiden:
“Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.”
Dalam bahasa Inggris, ketentuan ini mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden telah menyelesaikan pendidikan sekurang-kurangnya pada tingkat sekolah menengah atas atau sederajat.
Pilihan kata yang digunakan oleh pembentuk undang-undang memiliki arti penting. Frasa paling rendah berarti sekurang-kurangnya, yang menetapkan ambang batas minimum pendidikan dan tidak serta-merta mengharuskan setiap calon memiliki ijazah SMA Indonesia secara terpisah. Sebuah persyaratan minimum, berdasarkan definisinya, merupakan ambang batas yang dapat dilampaui.
Menurut penafsiran penulis, seorang calon yang kemudian telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memperoleh gelar universitas yang diakui berarti telah mencapai tingkat pendidikan di atas jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu, ketiadaan ijazah SMA secara terpisah tidak seharusnya secara otomatis diperlakukan sebagai bukti konklusif bahwa persyaratan minimum dalam undang-undang belum terpenuhi.
Untuk menggambarkan prinsip tersebut, mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Misalkan sebuah wahana di Dufan mensyaratkan tinggi badan pengunjung minimal 160 sentimeter. Seorang pria dengan tinggi badan 180 sentimeter datang ke pintu masuk. Petugas tentu tidak akan meminta bukti bahwa sebelumnya ia pernah memiliki tinggi badan tepat 160 sentimeter. Tinggi badannya saat ini sudah melampaui persyaratan minimum.
Tentu saja, kualifikasi pendidikan jauh lebih kompleks daripada pengukuran fisik. Kredensial akademik melibatkan pengakuan formal, dokumentasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, analogi tersebut menggambarkan inti argumentasinya: persyaratan yang dirumuskan sebagai batas minimum tidak seharusnya secara otomatis ditafsirkan dengan mengesampingkan kualifikasi yang lebih tinggi.
Penafsiran ini memperoleh dukungan lebih lanjut dari Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang secara tegas memberikan pengecualian terhadap kewajiban umum untuk menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah bagi calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Ketentuan tersebut berbunyi:
“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”
Ketentuan ini sangat penting karena secara langsung mengatur kondisi dokumentasi yang dapat terjadi ketika seseorang menempuh jalur pendidikan di luar negeri dan memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi tanpa disertai dokumen kelulusan sekolah menengah secara terpisah sebagaimana lazimnya dipersyaratkan.
Ini bukan sekadar penafsiran akademis terhadap frasa paling rendah. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian dokumentasi yang secara eksplisit diatur dalam regulasi pemilihan umum yang mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden.
Status hukum ketentuan ini juga harus dibedakan dari keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran. Pembatalan surat keterangan administratif yang diterbitkan pada 2019 oleh Mahkamah Agung tidak dengan sendirinya merupakan pengujian yudisial yang membatalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Keduanya merupakan instrumen hukum yang berbeda dan menjawab persoalan yang berbeda pula.
Dengan demikian, analisis hukum yang relevan harus mempertimbangkan Pasal 169 huruf (r) Undang-Undang Pemilu, persyaratan dokumentasi berdasarkan Pasal 227, serta pengecualian yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) peraturan KPU. Analisis tersebut juga harus memastikan apakah kualifikasi perguruan tinggi Gibran beserta dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pengecualian tersebut.
Penulis berpandangan bahwa ketentuan-ketentuan ini memberikan dasar argumentasi yang kuat bahwa kualifikasi pendidikan tinggi yang diakui dapat memenuhi standar pendidikan minimum tanpa harus mensyaratkan sertifikat kelulusan sekolah menengah dari luar negeri secara terpisah, sepanjang memenuhi kondisi yang diatur dalam peraturan KPU.
Pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tahun 2019 oleh Mahkamah Agung memiliki konsekuensi hukum. Namun, penting untuk membedakan pembatalan suatu dokumen administratif dengan pemberhentian Wakil Presiden yang telah terpilih. Putusan tersebut tidak membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2024 dan juga tidak secara langsung memerintahkan pemberhentian Gibran dari jabatannya.
Keduanya merupakan persoalan hukum dan ketatanegaraan yang berbeda serta memerlukan prosedur dan penetapan masing-masing.
Pembedaan ini menjadi sangat penting di tengah kembali menguatnya pembahasan di parlemen mengenai pemakzulan (impeachment). Pada November 2026, pimpinan DPR mengakui telah menerima usulan terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sehubungan dengan kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden dari jabatannya.
Pasal 7A UUD 1945 menetapkan dasar-dasar yang memungkinkan seorang Presiden atau Wakil Presiden diberhentikan, termasuk melakukan pelanggaran hukum berat, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 7B mengatur prosedur konstitusional yang mengharuskan DPR terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR sebelum usulan pemberhentian dapat diteruskan kepada MPR.
Putusan administratif mengenai suatu sertifikat pendidikan tidak secara otomatis membentuk dasar konstitusional untuk pemberhentian. Persoalan yang relevan adalah apakah keadaan tersebut memenuhi persyaratan dalam Pasal 7A dan apakah prosedur konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7B telah dijalankan dengan benar.
Oleh karena itu, setiap upaya untuk menjadikan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sebagai dasar otomatis bagi pemberhentiannya akan mengabaikan perbedaan antara legalitas administratif dan pertanggungjawaban konstitusional. Argumentasi hukum mengenai kualifikasi pendidikannya, termasuk penerapan Pasal 169 huruf (r) dan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, harus diperiksa secara menyeluruh, bukan sekadar dikesampingkan.
Mekanisme konstitusional memang dirancang untuk memastikan bahwa sengketa sepenting ini diselesaikan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kepentingan politik.
Sayangnya, rekam jejak politik parlemen di Indonesia memberikan cukup banyak alasan bagi publik untuk mencermati setiap pernyataan mengenai integritas kelembagaan. DPR yang kini mempertanyakan kedudukan konstitusional Wakil Presiden itu sendiri pernah menjadi pusat berbagai kontroversi terkait hak istimewa anggota parlemen, akuntabilitas publik, dan perilaku para anggotanya.
Mari kita lihat peristiwa Agustus 2025. Ketika kemarahan publik mencuat terkait tunjangan perumahan anggota legislatif dan berbagai kontroversi di DPR, Ahmad Sahroni menuai kecaman setelah menyebut pihak-pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Pernyataan tersebut memicu kritik luas dan memperkuat persepsi publik mengenai sikap sebagian wakil rakyat yang dinilai tidak peka terhadap aspirasi masyarakat.
Kontroversi tersebut kemudian berlanjut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pada 5 November 2025, MKD menjatuhkan sanksi nonaktif selama enam bulan kepada Sahroni karena dinyatakan melanggar kode etik. Setelah menjalani sanksi tersebut, pada 19 Februari 2026, ia kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Seorang anggota legislatif yang pernah secara terbuka menghina warga negara yang menuntut reformasi politik kembali menduduki posisi dengan pengaruh kelembagaan yang cukup besar. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan yang sah mengenai akuntabilitas parlemen dan konsistensi dalam penegakan standar etika.
Contoh lainnya adalah Adies Kadir, yang ketika menjabat Wakil Ketua DPR menjadi salah satu tokoh yang memberikan penjelasan mengenai tunjangan perumahan anggota parlemen sebesar sekitar Rp50 juta per bulan. Pernyataannya mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR menuai perhatian publik, terutama di tengah meningkatnya kritik terhadap fasilitas dan hak keuangan para wakil rakyat.
Adies kemudian memberikan klarifikasi atas kekeliruan penyampaian data tersebut. Pada 5 November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan bahwa Adies tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam perkara terkait pernyataannya mengenai gaji dan tunjangan DPR.
Namun, perjalanan politik dan kelembagaannya kemudian memasuki babak baru. Pada 5 Februari 2026, setelah diusulkan oleh DPR, Adies resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat.
Pengangkatannya kembali memunculkan perhatian terhadap hubungan politik parlemen dan proses pengisian jabatan di salah satu lembaga peradilan tertinggi Republik. Hal ini sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga independensi peradilan, integritas kelembagaan, dan kepercayaan publik terhadap proses pengangkatan pejabat konstitusional.
Berbagai peristiwa tersebut memunculkan sebuah pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin sebuah parlemen yang terjerat kontroversi mengenai hak istimewa dan akuntabilitas publik menampilkan dirinya sebagai penjaga moralitas konstitusional yang tanpa kompromi, tanpa sekaligus membuka ruang bagi pengawasan yang sama ketatnya terhadap perilaku mereka sendiri?
Persoalannya bukan apakah Wakil Presiden harus dibebaskan dari kewajiban menaati hukum. Tentu saja tidak. Persoalannya adalah apakah mereka yang menyerukan pertanggungjawaban konstitusional juga bersedia tunduk pada standar yang sama ketatnya, termasuk bagi diri mereka sendiri dan sekutu-sekutu politiknya.
Hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian. Penerapannya juga harus konsisten, berlandaskan prinsip, dan bebas dari kemarahan selektif yang terlalu sering mewarnai konflik politik Indonesia. Pertanggungjawaban konstitusional tidak boleh berubah menjadi senjata untuk menyerang lawan politik, sementara perilaku sekutu politik sendiri diperlakukan dengan jauh lebih lunak.
Setelah menelaah kontroversi hukum tersebut, muncul dua pertanyaan politik mendasar: mengapa sejumlah aktor politik berupaya memberhentikan Wakil Presiden, dan bagaimana upaya tersebut dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo?
Insentif politik di baliknya tidak sulit untuk dipahami.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, MPR harus memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. DPR dan MPR tidak dapat secara sepihak memaksakan seorang Wakil Presiden baru kepada Presiden Prabowo, karena kewenangan konstitusional untuk mengusulkan calon berada di tangan Presiden.
Meskipun demikian, terjadinya kekosongan jabatan akan membuka peluang besar bagi tawar-menawar politik. Fraksi-fraksi di parlemen tentu akan berupaya memengaruhi proses pengusulan calon dan keputusan akhir MPR, sehingga proses pengisian jabatan tersebut dapat berubah menjadi arena perebutan pengaruh politik.
Jabatan Wakil Presiden sama sekali bukan posisi yang tidak penting. Jabatan ini memiliki prestise nasional, pengaruh politik, dan arti penting secara konstitusional. Faksi politik yang memiliki keterkaitan dengan Wakil Presiden yang baru diangkat dapat memperoleh daya tawar tambahan dan memperkuat posisinya menjelang Pemilu 2029.
Bagi aktor-aktor politik yang menginginkan pengaruh lebih besar terhadap cabang eksekutif, kekosongan jabatan Wakil Presiden dengan demikian merupakan peluang politik yang sangat berharga, meskipun kewenangan konstitusional untuk mengajukan calon tetap berada di tangan Presiden.
Karena itu, pemberhentian Gibran akan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar mengakhiri masa jabatan seorang politisi. Langkah tersebut berpotensi mengubah secara mendasar komposisi politik di lingkungan eksekutif dan membuka peluang untuk merundingkan kembali distribusi pengaruh di dalam koalisi pemerintahan.
Inilah yang menjelaskan mengapa kontroversi yang bermula dari persoalan dokumentasi pendidikan kini memperoleh signifikansi politik yang begitu besar. Sengketa konstitusional tidak pernah terjadi dalam ruang hampa politik, dan partai-partai politik tentu mampu mengenali ketika sebuah kontroversi hukum menghadirkan peluang untuk memajukan kepentingan kelembagaan mereka.
Dampaknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo juga tidak kalah serius. Pengangkatan Wakil Presiden baru yang memiliki keterkaitan dengan faksi politik pesaing dapat memunculkan tuntutan politik tambahan di dalam koalisi pemerintahan. Faksi-faksi di parlemen mungkin akan memanfaatkan situasi seputar kekosongan jabatan tersebut untuk memperkuat posisi tawar, menuntut konsesi, dan mengonsolidasikan pengaruh mereka.
Bahayanya bukanlah bahwa kekuasaan kepresidenan secara otomatis akan jatuh ke tangan parlemen. Konstitusi tidak memungkinkan hal tersebut terjadi hanya melalui pergantian Wakil Presiden. Sebaliknya, bahaya yang sesungguhnya terletak pada kemungkinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan eksekutif akan semakin bergantung pada negosiasi di antara faksi-faksi politik yang saling bersaing. Kondisi ini dapat melemahkan kesatuan administrasi pemerintahan dan mengalihkan perhatian dari reformasi substantif yang tengah dijalankan Presiden Prabowo.
Ketidakstabilan politik tidak selalu muncul melalui tindakan dramatis yang merusak tatanan konstitusional. Ketidakstabilan dapat berkembang secara bertahap melalui loyalitas yang saling bersaing, kepentingan yang bertentangan, dan ketidakpercayaan antarlembaga.
Pemerintahan yang tersibukkan oleh konflik politik internal adalah pemerintahan yang perhatiannya teralihkan dari kebutuhan rakyat. Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk membiarkan hal tersebut terjadi. Negara ini membutuhkan reformasi pendidikan, pembangunan ekonomi, investasi infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta institusi publik yang lebih kuat. Semua tujuan tersebut membutuhkan kebijakan yang ambisius, tetapi juga memerlukan pemerintahan yang mampu melaksanakannya secara terpadu, berkesinambungan, dan penuh dedikasi.
Kepentingan rakyat Indonesia tidak boleh pernah ditempatkan di bawah persaingan politik untuk memperebutkan jabatan dan pengaruh.
Dengan demikian, inti argumentasi artikel ini sangat jelas: pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah milik Gibran tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia tidak memenuhi persyaratan konstitusional untuk menjabat sebagai Wakil Presiden ataupun secara otomatis membenarkan pemberhentiannya. Kesimpulan semacam itu membutuhkan pemeriksaan menyeluruh terhadap persyaratan pendidikan dalam undang-undang, peraturan KPU yang berlaku, bukti kualifikasi pendidikan tingginya, serta dasar dan prosedur konstitusional yang mengatur pemberhentian dari jabatan.
Kontroversi hukum ini harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional dan peradilan yang tepat, bukan berdasarkan asumsi politik atau kesimpulan yang diambil secara prematur. Demikian pula, lembaga-lembaga yang menyerukan pertanggungjawaban konstitusional harus menunjukkan bahwa tindakan mereka didasarkan pada prinsip hukum, bukan kepentingan politik.
Namun, di luar argumentasi hukum tersebut, terdapat kepentingan politik yang lebih luas: Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran harus menunjukkan bahwa kemitraan mereka tetap berlandaskan tujuan nasional yang sama.
Wakil Presiden tidak boleh mundur dalam mempertahankan legitimasi kualifikasi pendidikannya. Ia harus menghadapi kontroversi ini melalui bukti, argumentasi konstitusional, dan penghormatan terhadap proses peradilan. Pada saat yang sama, pembelaan hukum saja tidak cukup untuk menjawab tantangan politik yang lebih luas. Kemitraan antara Presiden dan Wakil Presiden harus diperkuat melalui rasa saling percaya, solidaritas politik, serta komitmen yang jelas terhadap program nasional yang telah dipercayakan kepada mereka oleh rakyat melalui pemilu.
Untuk itu, penulis mengusulkan sebuah langkah politik yang berani dan memiliki konsekuensi besar: agar Wakil Presiden Gibran secara resmi bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai yang dipimpin Presiden Prabowo.
Keputusan tersebut akan menjadi langkah tegas untuk mengonsolidasikan kemitraan politik keduanya. Langkah ini akan mengirimkan pesan yang jelas kepada rakyat Indonesia dan kalangan elite politik bahwa Presiden dan Wakil Presiden tetap bersatu dalam arah politik mereka, meskipun dihadapkan pada berbagai kontroversi dan persaingan di sekitar mereka.
Langkah tersebut juga akan memberikan landasan kelembagaan yang lebih kuat bagi kerja sama antara kedua pemimpin dan organisasi politik yang paling erat kaitannya dengan visi Presiden Prabowo. Lebih penting lagi, hal itu akan menunjukkan bahwa Gibran bermaksud menyelaraskan masa depan politiknya dengan program Presiden, alih-alih membiarkan kemitraan mereka melemah akibat kepentingan politik yang saling bersaing.
Langkah semacam ini memang tidak akan menghapus perbedaan politik di dalam koalisi pemerintahan dan juga tidak seharusnya diharapkan mampu menyelesaikan seluruh tantangan yang dihadapi pemerintahan. Namun demikian, keputusan tersebut akan menjadi wujud nyata solidaritas politik dan komitmen terhadap kesinambungan kepemimpinan nasional.
Langkah itu juga dapat memperkuat fondasi bagi kelanjutan kemitraan mereka menuju periode kedua kepresidenan Prabowo dan periode kedua wakil kepresidenan Gibran, apabila keduanya kembali mencalonkan diri dan memperoleh mandat rakyat Indonesia pada 2029.
Partai-partai politik akan selalu bersaing untuk memperoleh pengaruh. Hal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, kepemimpinan Republik harus tetap berfokus pada tanggung jawab yang telah dipercayakan rakyat melalui pemilu, bukan justru terseret dalam pertarungan internal untuk memperebutkan posisi politik.
Kata-kata Presiden Lincoln tetap relevan hingga hari ini: sebuah rumah yang terpecah belah tidak akan mampu bertahan.
Karena itu, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran harus tetap bersatu, bukan semata-mata karena keadaan yang mempertemukan mereka dalam kemitraan politik, melainkan karena tujuan bersama, keyakinan yang sejalan, dan pengabdian yang berkelanjutan kepada bangsa Indonesia.
Pelajaran dari peringatan Lincoln adalah bahwa sebuah pemerintahan yang terpecah akibat persaingan internal dan tersibukkan oleh perebutan kekuasaan berisiko kehilangan arah dan melupakan bangsa yang seharusnya mereka layani. Bagi Indonesia, negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, potensi ekonomi yang sangat besar, serta tantangan yang tidak kalah besar, konsekuensi dari perpecahan semacam itu terlalu serius untuk dianggap sekadar persaingan politik biasa.
Setelah mengemban tanggung jawab untuk memerintah Indonesia bersama-sama, Prabowo dan Gibran harus menyadari bahwa solidaritas politik dan tanggung jawab kelembagaan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional mereka. Ambisi faksi-faksi politik akan datang dan pergi. Pemerintahan akan silih berganti, dan para pemimpin pada akhirnya akan menjadi bagian dari sejarah.
Namun, Republik Indonesia harus tetap berdiri dan bertahan.
Jika Indonesia ingin mewujudkan cita-citanya menjadi bangsa yang besar, masa depannya harus dibangun di atas institusi yang lebih kuat daripada ambisi kelompok, pemerintahan yang lebih mengutamakan pelayanan publik daripada intrik politik, serta bangsa yang lebih bersatu dalam tujuan daripada terpecah oleh perebutan kekuasaan.
Biarlah mereka yang menempatkan ambisi pribadi di atas kepentingan Republik memahami satu hal: masa depan Indonesia bukan milik para oligark ataupun faksi-faksi politik, melainkan milik rakyat Indonesia.
Indonesia yang Lebih Besar harus diwujudkan.
Penulis: SA
