ASPEK.ID, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengupas penggunaan anggaran negara untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer oleh dua kementerian yang nilainya mencapai Rp14,69 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai delapan paket pekerjaan yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Temuan ICW tersebut merujuk pada data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 di portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengadaan itu berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025-2026.
“Dari total delapan paket pekerjaan, Kemendikbudristek tercatat melakukan lima pengadaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket jasa influencer dengan total nilai mencapai Rp10,79 miliar,” tulis ICW dikutip Selasa (10/11/2026).
Di lingkungan Kemendikbudristek, pengadaan tersebut mencakup penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels akun @raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta, serta Instagram Story pada akun yang sama senilai Rp575,65 juta.
Selain promosi melalui media sosial, terdapat pula pengadaan jasa kehadiran atau event attendance dengan nilai Rp2,52 miliar. Adapun penayangan konten melalui TikTok @raffinagita1717 tercatat menelan biaya Rp144,42 juta.
Sementara itu, tiga paket pengadaan di KKP masing-masing memiliki nilai sekitar Rp3,6 miliar. Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar.
Masih pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk pengadaan jasa influencer dalam kegiatan pembangunan BINS. Kemudian pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kembali mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai Rp3,6 miliar.
ICW menilai pengadaan tersebut memunculkan persoalan mengenai konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan penghematan belanja negara. Pasalnya, pemerintah sebelumnya telah mendorong efisiensi anggaran, termasuk melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun.
ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer ketika kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri, seperti biro hubungan masyarakat, situs resmi, hingga kanal media sosial yang dikelola masing-masing instansi.
Aspek persaingan dalam proses pengadaan. Empat paket penayangan konten di Kemendikbudristek menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik, tetapi spesifikasi pekerjaannya telah menyebutkan secara langsung kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717,”
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempersempit kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti pengadaan. ICW juga mempertanyakan keterukuran manfaat dari belanja influencer, termasuk bagaimana kementerian menentukan harga, kebutuhan pekerjaan, hingga indikator keberhasilan kegiatan.
Persoalan lainnya berkaitan dengan potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad memiliki keterkaitan kepemilikan dengan PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun ICW, 99,1% saham perusahaan tersebut dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia, sementara Raffi merupakan pemegang saham mayoritas di perusahaan induk tersebut.
Raffi memiliki 0,9% saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris. Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
ICW menyoroti bahwa setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali memberikan kontrak pengadaan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad sepanjang 2025-2026. Total nilai ketiga kontrak itu mencapai Rp10,79 miliar.
Atas temuan tersebut, ICW mengingatkan agar penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer tidak berubah menjadi sarana membangun citra atau menggiring opini publik menggunakan uang pajak. Belanja pemerintah, menurut ICW, semestinya memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dapat diukur manfaatnya, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
