ASPEK.ID, PALU — Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan potensi kebocoran anggaran negara hingga Rp 400 triliun dari belanja barang dan jasa pemerintah. Kebocoran tersebut diduga terjadi akibat praktik penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
“Saudara-saudara, para pakar yang bekerja dengan baik di pemerintah melaporkan kepada saya bahwa kebocoran dari APBN dan APBD sangat besar,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah 2026 di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Karena itu, menurut dia, pemerintah tengah membenahi sistem pengadaan barang dan jasa agar belanja negara lebih efisien dan tepat sasaran.
Prabowo menuturkan, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Namun, berdasarkan perkiraan pemerintah, sekitar 30 persen dari anggaran tersebut berpotensi habis akibat penggelembungan harga.
“Dari 1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus, hangus karena mark up, penggelembungan, penggelembungan, alias korupsi. Jadi kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat 400 triliun, 400 triliun,” ucap Prabowo.
Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah pola pengadaan barang yang dilakukan secara terpisah oleh setiap kementerian, provinsi, dan kabupaten. Akibatnya, barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama bisa dibeli dengan harga berbeda-beda.
Prabowo mencontohkan pengadaan obat-obatan di rumah sakit. Setiap rumah sakit melakukan pembelian sendiri sehingga obat yang sama bisa memiliki perbedaan harga hingga puluhan kali lipat.
“Jadi ada obat yang sama tapi harganya 20, 30 harga berbeda. Ini ingin kita rasionalkan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan menerapkan sistem belanja yang lebih terpusat. Seluruh instansi pemerintah diharapkan menggunakan harga, spesifikasi, dan kualitas barang yang sama sehingga pengadaan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Prabowo mengklaim, melalui pembenahan sistem tersebut, pemerintah berpotensi menghemat sekitar 40 persen anggaran belanja barang dan jasa.
Dia menegaskan, penghematan anggaran tersebut nantinya akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk melalui tambahan pembiayaan bagi pemerintah daerah.
