ASPEK.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan konstitusi tidak membatasi dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik koalisi pengusung.
Menurut Muzani, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hanya mengatur kewenangan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR. Konstitusi tidak mengatur kewajiban mengenai latar belakang partai politik maupun kalangan tertentu bagi calon yang diajukan.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Muzani mengatakan ketentuan tersebut membuka ruang bagi presiden untuk mengajukan figur tanpa terikat asal partai koalisi. Ia meminta seluruh pihak bersabar menunggu dua nama yang akan diusulkan presiden.
“Nanti tunggu waktunya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini,” ucapnya.
Sesuai mekanisme Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 136 Tata Tertib MPR, presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum rapat paripurna untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya.
MPR telah menetapkan rapat paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih digelar pada Rabu (2/12/2026).
