ASPEK.ID, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 7,5% hingga 9,5% pada 2027.
Usulan tersebut akan menjadi salah satu materi pembahasan dalam Dewan Pengupahan dan mekanisme tripartit nasional. Buruh meminta pemerintah memberikan ruang perundingan yang lebih luas agar penetapan upah tidak hanya didasarkan pada keputusan sepihak.
Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah tidak kembali menggunakan pendekatan indeks tertentu yang dinilai terlalu rendah. Dia menilai penetapan upah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja di masing-masing daerah.
“Kenaikan yang kami usulkan 7,5% sampai 9,5%. Kami berharap Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengintervensi pakai indeks tertentu yang 0,7, jangan. Kita harus masuk Dewan Pengupahan,” katanya dalam konferensi pers KSPI, Senin (16/11/2026).
Said membandingkan upah minimum DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi dan Karawang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran kenaikan upah tahun depan.
“Gubernur DKI jangan pakai lagi indeks tertentu 0,7. Karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong. Masa Ibu Kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi,” katanya.
“Sekarang Menteri Tenaga Kerja, saya sudah dengar, akan meng-SK-kan dalam waktu dekat ini, seminggu dua minggu ini, Dewan Pengupahan dan Tripartit Nasional yang baru. Jadi sudah bisa berunding,” sebutnya.
Dengan tahapan tersebut, Said memperkirakan pengumuman kenaikan upah minimum 2027 berpotensi dilakukan pada awal Desember 2026. Penetapan itu mencakup UMP, UMK, UMSK, hingga UMSP di berbagai daerah.
“Dugaan saya kemungkinan agak molor memang penetapan upah minimum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar awal bulan Desember 2026 kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027, baik UMK, UMP, UMSK, dan UMSP,” katanya disadur dari CNBC Indonesia.
















