ASPEK.ID, JAKARTA – CEO PT Melayani Sepenuh Hati (SiapKPR) Marine Novita mengatakan, persoalan akses pembiayaan perumahan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan seseorang membayar cicilan. Riwayat kredit dan kelengkapan administrasi keuangan turut menentukan peluang pengajuan KPR disetujui bank.
“Banyak dari mereka yang terheran-heran mengapa pengajuan KPR-nya ditolak bank, padahal pemicunya adalah tunggakan paylater bernominal kecil di masa lalu yang merusak SLIK OJK,” kata Marine dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penggunaan layanan kredit digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun gaya hidup dapat menjadi persoalan apabila tidak diikuti pengelolaan keuangan yang baik. Selain berpotensi meninggalkan catatan kredit bermasalah, pengeluaran rutin juga bisa menghambat kemampuan calon pembeli rumah mengumpulkan uang muka.
Di sisi lain, pekerja informal menghadapi tantangan berbeda. Mereka mungkin memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran, tetapi tidak selalu mempunyai dokumen penghasilan tetap seperti slip gaji atau surat keterangan kerja yang lazim diminta bank.
Marine menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pendampingan bagi calon pembeli rumah sebelum masuk ke tahap pengajuan pembiayaan.
“Melalui platform SiapKPR, kami hadir mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan asesmen kesiapan finansial secara akurat, mendeteksi hambatan SLIK OJK sejak awal, serta mendampingi proses pemulihan riwayat kredit dan penyusunan dokumen pengajuan KPR secara transparan,” katanya.
SiapKPR mengembangkan layanan yang mencakup pemeriksaan awal profil finansial, pendampingan perbaikan administrasi dan riwayat kredit, hingga membantu calon pembeli memilih hunian yang sesuai dengan kemampuan keuangan
Kebiasaan menggunakan layanan paylater dan pinjaman online (pinjol) berpotensi menjadi penghambat bagi generasi muda yang ingin memiliki rumah. Catatan kredit yang bermasalah akibat tunggakan bernilai kecil dapat memengaruhi penilaian bank ketika seseorang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan akses pembiayaan perumahan di tengah tingginya kebutuhan hunian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026 yang dikutip SiapKPR, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,29 juta rumah tangga. Sementara itu, backlog kelayakhunian tercatat sebanyak 18,01 juta rumah tangga.Cari Peta Wilayah
Akses KPR juga tidak selalu mudah bagi pekerja informal. BPS mencatat sekitar 59% angkatan kerja nasional berada di sektor informal, termasuk pekerja lepas, pengemudi ojek online, pelaku UMKM, hingga pekerja kontrak. Kelompok ini kerap menghadapi kendala ketika harus membuktikan penghasilan kepada perbankan.















