ASPEK.ID, JAKARTA -Bank Indonesia (BI) menghadapi dilema dalam menentukan suku bunga acuan pada November 2026. Di tengah pelemahan rupiah yang telah menembus Rp 18.200 per dolar AS, bank sentral dinilai masih tidak menaikkan suku bunga karena mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal pemerintah.
Senior Economist Oxford Economics Adam Ahmad Samdin menilai peluang BI mempertahankan suku bunga di level 5,75% masih cukup besar meskipun tekanan terhadap rupiah terus meningkat. Menurutnya, bank sentral belum menunjukkan kecenderungan untuk memperketat kebijakan moneter, sekalipun arus modal asing keluar dari pasar saham Indonesia terus berlanjut.
“Namun, masih terdapat kemungkinan yang cukup besar BI mempertahankan suku bunga, mengingat keengganan bank sentral untuk menaikkannya meskipun arus modal asing keluar dari pasar saham Jakarta terus berlanjut dan rupiah terus mengalami pelemahan,” kata Adam dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Adam menyatakan salah satu alasan BI berhati-hati menaikkan suku bunga adalah kondisi perekonomian yang dinilai belum mencapai potensi pertumbuhannya. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada kuartal III 2026, meningkat dari 5,29% pada kuartal sebelumnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi turut menjadi pertimbangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23% secara tahunan, turun dari 3,28% pada September. Angka tersebut masih berada dalam kisaran sasaran BI sebesar 1,5%-3,5%, sehingga tekanan harga dinilai belum mengharuskan bank sentral menaikkan suku bunga.
“BI menilai perekonomian masih tumbuh di bawah potensinya, meskipun pertumbuhan pada kuartal III sedikit berada di atas tren. Dengan inflasi yang masih dalam kisaran sasaran, berdasarkan data pertumbuhan dan inflasi saja, sebenarnya tidak banyak alasan untuk memperketat kebijakan moneter lebih lanjut,” jelas Adam.
Pertimbangan lainnya berkaitan dengan kondisi keuangan pemerintah. Defisit APBN hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 379,3 triliun atau 1,47% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan proyeksi defisit akhir tahun sebesar 2,85% PDB.
















