ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir santer dikabarkan akan segera mengganti sejumlah Direktur Utama (Dirut) di beberapa BUMN kelas atas. Salah satu isu yang mencuat beberapa hari terakhir adalah kursi Dirut PT Pertamina (Persero).
Selain PT Pertamina (Persero), BUMN lain yang akan memiliki Dirut yang baru adalah PT Inalum (Persero) atau MIND ID dan PT Bank Mandiri. Kursi Dirut kedua BUMN ini sebelumnya kosong karena Budi Gunadi Sadikin (Inalum) dan Kartika Wirjoatmodjo (Bank Mandiri) diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN.
Kemudian, Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) juga kosong menyusul penolakan Suprajarto, mantan Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk untuk menduduki posisi tersebut. Kursi Dirut PT PLN (Persero) juga disebut-sebut akan dirombak oleh Erick Thohir.
Wakil Menteri
Publik saat ini memang terus menunggu sepak terjang dan terobosan para Menteri yang baru saja bergabung di Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 usai dilantik pada 23 Oktober 2019. Tak terkecuali, Erick Thohir.
Wajar, Erick harus melanjutkan kepemimpinan Rini M. Soemarno yang meninggalkan banyak sekali permasalahan yang harus segera diatasi. Kinerja Erick patut ditunggu, demi menepis semua keraguan publik terutama di kalangan BUMN akan kemampuannya mengelola ratusan perusahan plat merah tersebut.
Keleluasaan yang diberikan oleh konstitusi untuk didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen), tak disia-siakan dan membuat Erick bertindak cepat. Ia segera mengusulkan sejumlah nama, yang kemudian menghasilkan 2 nama yang akan mendampinginya, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo.
Tak kisah, meski kedua nama Wamen BUMN tersebut datang berlatar belakang dunia perbankan, langkah cepat Erick patut mendapatkan apresiasi. Erick seolah ingin membuat BUMN terlihat bersih dengan kehadiran dua Wamen yang tau seluk beluk perihal keuangan yang selama ini menjadi penyakit di BUMN.
Staf Khusus
Lagi-lagi, keleluasaan yang diberikan konstitusi langsung dimanfaatkan oleh Erick Thohir. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, setiap Menteri dapat mengangkat paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus.
Sebanyak 4 nama lantas dikonfirmasi oleh Erick Thohir telah diangkat sebagai Staf Khusus yang akan mendampinginya. Mereka adalah Prof. Mohamad Ikhsan, Prof. Nanang Pamuji, Arya Sinulingga dan Anhar Adel.
“Empat staf khusus ini akan terus membantu saya secara profesional dan tentunya tidak akan tumpang tindih dengan jajaran pejabat atau pegawai yang sudah ada di Kementerian BUMN,” kata Erick Thohir dalam keterangan resminya, Sabtu (9/11/2019).
Dalam bertugas, keempat staf khusus ini akan memberikan pendapat sebagai pertimbangan bagi Menteri BUMN terkait hal-hal yang bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi kementerian.
Kekosongan Direksi BUMN
Sejumlah BUMN saat ini masih banyak yang mengalami kekosongan, terutama untuk posisi Dirut nya. Untuk sebuah perusahaan, apalagi sekelas BUMN, ketiadaan leader tentu akan sangat mempengaruhi baik itu kinerja maupun pendapatan yang diperoleh.
Kekosongan di posisi Dirut saat ini dialami oleh beberapa BUMN, seperti contohnya yang telah disebutkan di awal, ada PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT Inalum atau MIND ID (Persero), PT PLN (Persero) dan PTPN III.
Selain kursi direksi, sejumlah kursi Komisaris BUMN saat ini juga sedang mengalami kekosongan. Diantaranya yakni Komisaris Utama PT Aneka Tambang, Fachrul Razi pasca diangkat sebagai Menteri Agama RI serta Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) yang saat ini di Plt-kan kepada Adityawarman.
Perombakan Direksi BUMN
Sejatinya, ujian terbesar mantan Ketua INASGOC tersebut ada di poin ini. Kebijakan dan keputusan untuk melakukan reformasi melalui perombakan direksi BUMN merupakan hal krusial yang sangat ditunggu oleh publik.
Penilaian publik terhadap kemampuan Erick mengelola Kementerian BUMN tentu dapat dibuktikan dari keputusannya dalam merombak atau menunjuk direksi BUMN, terutama kursi Dirut BUMN kelas kakap yang sudah disebutkan di awal tadi.
Apakah Erick akan memilih nama-nama yang diisukan layak mendapatkan kesempatan untuk mencicipi kursi tersebut? Tentu saja tidak semudah itu. Erick harus lah memilih nama yang tepat, yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah BUMN yang bermasalah.
Apakah terlalu sulit juga untuk menentukan satu nama yang tepat untuk memimpin PT PLN (Persero) misalnya, karena PLN saat ini telah dipimpin oleh tiga orang Plt Dirut, bukan pejabat definitif?
Sebuah perusahaan otomatis membutuhkan seorang pimpinan untuk bergerak ke arah yang lebih maju. Apalagi untuk sekelas perusahaan setrum negara ini, yang akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN 2020 paling besar, yakni Rp 17,73 triliun.
Soal PT Pertamina (Persero), Erick Thohir tentu harus sangat berhati-hati karena beban yang selama ini diberikan oleh Presiden Jokowi untuk pembangunan kilang dinilai tidak mengalami kemajuan yang signifikan.
Pertamina memang terlihat seperti kehilangan ruhnhya karena terus menerus ditimpa masalah. Mulai dari Blok ONWJ yang mengalami kebocoran gas dan minyak sejak Juli 2019 lalu serta stok BBM nasional juga sedang dalam kondisi kritis dan tidak ideal, jauh dibawah angka minimal yang dipersyaratkan sehingga di beberapa daerah terjadi antrian BBM di SPBU serta pasar BBM Industri yang direbut pesaing.
Pertamina juga harus menanggung kerugian akibat kontrak jangka panjang pembelian LNG dari Corpus Cristie (AS) dan Woodside (Australia) dengan harga saat itu dan harus dijual lagi di pasar internasional dengan harga lebih rendah. Pembangunan kilang yang tak kunjung selesai serta laporan keuangan yang dipoles, semakin memberatkan Pertamina.
Erick Thohir tentu harus memilih nama yang dianggap sangat pantas untuk bisa memimpin Pertamina. Nama-nama pejabat senior, yang sudah malang melintang serta tau seluk beluk permasalahan yang selama ini menimpa Pertamina mungkin bisa menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Bukan sekedar, sepertinya cocok ya?
