ASPEK.ID, JAKARTA – Aksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Greenpeace yang baru-baru ini menggunakan video hasil rekaman 2013 untuk mendiskreditkan sebuah perusahaan sawit di Papua, dapat dikenai pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Hal itu dikatakan oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Dr Yanto Santosa dalam keterangan resminya yang dikutip, Minggu (15/11/2020).
Dikatakan Yanto, kepolisian harus bersikap tegas terhadap Greenpeace karena aksi mengirimkan video lama ke banyak media tersebut telah mendiskreditkan pemerintah Indonesia.
“UU ITE bisa dipakai untuk menjerat pidana semua pihak yang menyebarkan fitnah. Seharusnya UU ITE tidak hanya diberlakukan hanya untuk kisah asmara atau perselingkuhan tetapi juga untuk hal yang lebih luas seperti kampanye yang dilakukan banyak LSM dan peneliti di Indonesia,” kata Yanto.
Yanto menambahkan, kampanye-kampanye yang dilakukan Greenpeace serta banyak LSM lingkungan selama ini punya dampak luar biasa.
Tidak hanya mempermalukan negara dan perusahaan, tetapi juga memprovokasi dunia serta memecah belah persatuan di Papua.
“Penegak hukum perlu bersikap tegas terhadap LSM, peneliti maupun pihak manapun yang kerap mempertontonkan kebohongan publik,” ujarnya.
Kemudian, pemerintah perlu melakukan proses hukum agar LSM, peneliti serta pihak-pihak yang punya maksud tidak baik, tidak sembarangan bicara tentang Indonesia.
“Perlu dipertanyakan apa maksudnya Greenpeace mengungkap data lama, padahal Kementerian LHK sudah menjatuhkan sanksi tegas terhadap persoalan itu,” kata Yanto.
Diketahui, Greenpeace mempublikasikan bahwa satu korporasi raksasa minyak kelapa sawit kerja sama Indonesia-Korea Selatan, Korindo Group diduga telah membakar hutan di Papua.
Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa video kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di konsesi sawit Papua yang diekspos Greenpeace adalah video tahun 2013.
“Investigasi yang diekspos Greenpeace menyebutkan bahwa video yang digunakannya itu adalah video tahun 2013,” kata Ridho dalam pernyataan tertulis sebagaimana dilansir laman Antara, Senin (16/11).
Ridho juga mempertanyakan mengapa video investigasi yang dilakukan 7 tahun lalu, baru diekspos sekarang oleh Greenpeace.
“Seharusnya, Greenpeace segera melaporkan bukti video tahun 2013 itu kepada pihak terkait pada saat itu,” ungkapnya.
