Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi mengukuhkan pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2022-2027 di Mercure Hotel Ancol Jakarta, Sabtu (16/7/2022). Mendagri menekankan organisasi tersebut perlu menyusun konsep kerja secara andal untuk mendukung industri sawit.
Mendagri menjelaskan, konsep tersebut tidak hanya disusun berdasarkan sudut pandang salah satu pemangku kepentingan. Namun, penyusunan konsep kerja ini juga harus mengakomodir kepentingan semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat.
“Masyarakat juga punya kepentingan, memiliki nilai tambah buat dia, dan teman-teman investor pengusaha juga punya kepentingan, untung, profit oriented, bagaimana cara untungnya mikirin juga yang lain, jangan untungnya buat diri sendiri, tidak untung buat yang lain,” kata Mendagri.
Mendagri mengatakan, AKPSI perlu menyusun konsep dengan memperhatikan langkah strategis baik jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, AKPSI dapat berupaya membantu penyelesaian persoalan yang kini tengah melanda industri sawit dalam negeri. Persoalan ini misalnya kelangkaan barang, rendahnya harga di tingkat petani, dan sebagainya.
Menurutnya, berbagai persoalan itu muncul akibat masalah manajemen domestic market obligation (DMO) yang perlu dibenahi. Pembenahan itu diperlukan untuk mengatur alokasi dan penyaluran kebutuhan pasar domestik minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebanyak 20 persen berjalan baik. Sementara sisanya sebanyak 80 persen dapat diekspor ke berbagai negara.
“Artinya kalau 20 persen kewajiban DMO pada penghasil CPO itu betul-betul teralokasi dan kemudian terdistribusi dengan benar sampai ke semua daerah, tidak ada masalah, tidak ada masalah kelangkaan,” ujarnya.
Sedangkan konsep strategis jangka panjang yaitu dengan membuat tata kelola organisasi secara benar. Tata kelola organisasi ini diperlukan agar keberadaan AKPSI tidak justru menjadi persoalan, apalagi memperumit permasalahan.
Di lain sisi, Mendagri mengimbau agar AKPSI membentuk tim teknis yang paham mengenai sawit secara detail. Menurutnya, konsep kerja yang disusun itu bakal berjalan baik jika diterapkan sesuai rencana. Selain itu, perlu juga dukungan data dari masing-masing daerah untuk membantu proses penyusunan konsep kerja, yang nantinya dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Pemerintah kami siap juga untuk mendukung dan mengakomodir dan mendorong, kami siap, ini untuk kepentingan rakyat banyak, bangsa dan negara,” tandasnya.
