ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat realisasi bantuan sosial (bansos) pada triwulan pertama 2026. Hingga memasuki awal Ramadan, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako telah menembus lebih dari Rp15 triliun atau di atas 85 persen dari target tahap pertama tahun ini.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyebut capaian tersebut mencerminkan percepatan distribusi bansos kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Untuk program PKH, alokasi tahun 2026 ditetapkan bagi 10 juta KPM. Realisasi hingga Januari–Maret telah menjangkau 8.940.958 KPM atau sekitar 89,4 persen dengan nilai penyaluran lebih dari Rp6 triliun.
“Penyaluran (PKH) sampai saat sekarang, untuk triwulan pertama, Januari, Februari, Maret, itu 8.940.958 KPM. Sudah tersalurkan lebih dari Rp6 triliun atau 89,4 persen. Sementara Sembako, itu sudah tersalurkan 15 juta lebih KPM (dengan nominal) Rp 9 triliun lebih, (atau) sebanyak 86,9 persen,” kata Gus Ipul di Jakarta, dikutip Senin (23/2).
Sementara itu, Bantuan Sembako yang dialokasikan untuk 18.250.000 KPM telah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM dengan total nilai lebih dari Rp9 triliun atau 86,9 persen dari pagu triwulan pertama.
Kemensos juga mencatat adanya tambahan penerima manfaat baru hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Lebih dari 1 juta penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru Bantuan Sembako masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, hingga persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
“Jadi, setiap triwulan ada penerima manfaat baru (hasil pemutakhiran DTSEN), sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu 1-2 bulan untuk burekol-nya itu,” jelasnya.
Gus Ipul memastikan seluruh penyaluran bansos reguler dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan BSI agar proses lebih terkontrol dan transparan.
Khusus wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kemensos telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp1,8 triliun kepada sekitar 1,7 juta KPM.
“Semua sudah salur dan insya Allah di akhir Februari ini tuntas,” kata Gus Ipul.
Tak hanya bansos reguler, Kemensos juga menyiapkan skema bansos adaptif untuk penanganan pascabencana. Total anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp2 triliun, mencakup bantuan logistik, dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (jadup), hingga bantuan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Total anggaran yang kita ajukan dan siapkan (untuk bansos adaptif) ada Rp2 triliun lebih. Sementara total anggaran kedaruratan sudah terkirim semua, hampir Rp100 miliar. Hari ini kami sudah mulai menyalurkan, baik itu untuk isian rumah, bantuan pemulihan sosial ekonomi dan Jadup,” jelas Gus Ipul.
Data Kemensos mencatat santunan ahli waris telah tersalurkan Rp14,8 miliar kepada 990 jiwa, masing-masing Rp15 juta per penerima. Bantuan isi hunian siap salur Rp98,7 miliar untuk 32,9 ribu kepala keluarga dengan nilai Rp3 juta per keluarga. Sementara bantuan jadup disiapkan Rp25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa, masing-masing Rp15 ribu per orang.
Penyaluran bansos pascabencana dilakukan bertahap dengan mengacu pada satu data nasional dari BNPB. Kepala daerah mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), kemudian ditetapkan daftar nominatif melalui persetujuan Muspida dan divalidasi oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
“Intinya dari Rp2 triliun lebih, untuk penyaluran sudah ada di rekening dan tinggal menyalurkan itu ada Rp600 miliar lebih. Sisanya kami masih mengajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan),” kata Gus Ipul.
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap bansos dapat menopang daya beli masyarakat selama Ramadan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi warga terdampak bencana. []
