APBN 2022 mendukung keberlanjutan program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi yang berkeadilan.
Hal ini ditunjukkan dengan rencana belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (16/08).
Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun, meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari total belanja negara, Rp255,3 triliun atau 9,4% direncanakan untuk anggaran kesehatan.
“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19 dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan,” ungkap Presiden.
Dari sisi perlindungan sosial, Pemerintah menganggarkan Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Belanja negara juga akan berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah memberikan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun untuk menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global.
“Kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan dengan penekanan pada tiga hal yaitu peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program merdeka belajar,” jelas Presiden.
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah menyiapkan anggaran Rp384,8 triliun.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.
