ASPEK.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, siswa di sekolah-sekolah tersebut tidak lagi mendapatkan layanan MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pencoretan tersebut merupakan hasil pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional.
Selain itu, ada sekolah yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional serta sekolah yang dinilai sudah mampu secara finansial dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau Dana BOS,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).
Pemutakhiran data penerima manfaat dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan data satuan pendidikan secara lebih menyeluruh.
Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Data itu meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari total tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan saat ini telah mendapatkan layanan MBG. Sementara sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya belum menerima program tersebut dan akan menjadi sasaran perluasan layanan secara bertahap.
“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” jelas Sudaryono.
Jatah MBG Dialihkan ke Wilayah 3T
BGN selanjutnya akan mengalihkan alokasi MBG dari sekolah-sekolah yang dikeluarkan tersebut untuk memperluas layanan ke satuan pendidikan lain yang belum mendapatkan program.
Perluasan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan prioritas wilayah dan hasil pemetaan satuan pendidikan. Salah satu fokus utama BGN adalah sekolah yang berada di daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono.
Sudaryono mencontohkan Maluku dan Papua sebagai wilayah yang menjadi perhatian dalam perluasan program MBG. Berdasarkan hasil pendataan BGN, masih ada sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan MBG.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Sudaryono. []
