ASPEK.ID, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membuat ketentuan baru dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG), termasuk pemenuhan bahan baku MBG. Mulai 1 November, susu dalam program MBG harus berasal dari peternak lokal.
Sudaryono, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat penyerapan produk pangan dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Hal tersebut disampaikan Sudaryono, saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) HKTI Provinsi Aceh pada Selasa (13/10).
Ia menyoroti pentingnya menghubungkan kebutuhan pangan dalam pelaksanaan MBG dengan potensi produksi pertanian dan peternakan di daerah. BGN telah membuka kembali kesempatan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyediakan susu dalam menu MBG. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperluas pasar bagi peternak lokal melalui penggunaan susu segar yang berasal dari produksi dalam negeri.
“Mulai 1 November tahun ini, susu yang dibagikan kepada anak-anak kita di sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang kami putuskan, yakni 80 persen harus susu segar yang berasal dari peternak lokal,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha peternakan di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki potensi pengembangan peternakan sapi perah. Dengan demikian, kebutuhan pangan untuk program pemerintah dapat menjadi peluang ekonomi bagi produsen lokal sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Selain penguatan penyerapan susu lokal, BGN juga tengah menyiapkan mekanisme pengadaan bahan pangan berbasis digital untuk mempertemukan dapur SPPG dengan produsen secara lebih langsung. Rencana tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi harga dan memperkuat akses petani serta peternak terhadap pasar.
“Insyaallah, mulai November atau Desember ini kami akan meluncurkan semacam marketplace di BGN. Dapur-dapur nantinya wajib membeli tujuh komoditas melalui marketplace secara daring sehingga harganya jelas dan sumber telur, ayam, serta dagingnya berasal dari peternak, termasuk melalui koperasi-koperasi peternak,” jelasnya.
Sudaryono menilai, mekanisme tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki rantai pasok pangan, terutama ketika produsen di tingkat hulu belum selalu memperoleh harga yang sebanding dengan kondisi pasar. Melalui sistem pengadaan yang lebih transparan, BGN berupaya memperkuat keterhubungan antara kebutuhan dapur MBG dan hasil produksi petani maupun peternak.
“Kita harus mengatasi persoalan yang ada. Praktik-praktik lama dengan mafia beras, mafia daging, dan sebagainya harus berubah. Kita ingin sistem yang tidak merugikan konsumen maupun produsen,” ajak Sudaryono.
