ASPEK.ID, JAKARTA – Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia mencapai 53.490 orang sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK paling tinggi.
Data tersebut tercatat dalam Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Angka 53.490 orang merupakan pekerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Jumlah tersebut meningkat 9.685 orang dibandingkan periode Januari-Juli 2026 yang mencapai 43.805 orang.
“Pada periode Januari sampai dengan Agustus 2026 terdapat 53.490 orang tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” demikian keterangan yang tercantum di situs Satudata Kemnaker, dikutip Jumat (25/9/2026).
Jawa Barat mencatat jumlah PHK tertinggi dengan 10.880 orang. Angka tersebut menyumbang sekitar 20,34% dari total pekerja yang melaporkan PHK secara nasional.
Banten berada di urutan berikutnya dengan 6.303 pekerja terkena PHK. Selanjutnya Jawa Timur dengan 5.400 orang, Jawa Tengah 4.769 orang, dan DKI Jakarta 3.900 orang.
Berikut lima provinsi dengan jumlah PHK terbanyak hingga Agustus 2026:
1. Jawa Barat: 10.880 orang
2. Banten: 6.303 orang
3. Jawa Timur: 5.400 orang
4. Jawa Tengah: 4.769 orang
5. DKI Jakarta: 3.900 orang
Kemnaker menyebut data PHK masih bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan. Hal ini karena pekerja yang terkena PHK masih memiliki waktu hingga enam bulan sejak tanggal PHK untuk mengajukan klaim JKP.
Kemnaker juga menjelaskan tidak seluruh kondisi berakhirnya hubungan kerja masuk dalam perhitungan tersebut. Pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia tidak termasuk dalam data PHK.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Permenaker Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan PHK, termasuk sektor-sektor yang paling terdampak.
Menurut Airlangga, meski jumlah PHK mengalami peningkatan, penciptaan lapangan kerja baru secara nasional masih berada pada angka yang lebih besar.
“Ya nanti kita lihat, kan ini secara keseluruhan total penciptaan lapangan kerja masih lebih besar, nanti dilihat sektornya sektor apa,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/9/2026). []
