ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan pengadaan 105.000 unit mobil pikap untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak menggunakan skema belanja langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian, pembayaran cicilan kendaraan tersebut akan dialokasikan dari Dana Desa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembiayaan kendaraan yang diimpor dari India itu berasal dari pinjaman bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Jadi Koperasi Desa Merah Putih meminjam uang dari bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan mencicil pinjamannya sebesar Rp 40 triliun selama 6 tahun ke depan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2).
Menurutnya, skema tersebut tidak menimbulkan tambahan risiko fiskal maupun beban baru terhadap APBN karena pemerintah hanya mengubah mekanisme pembiayaan.
“Jadi untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan dari sisi fiskal karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang Dana Desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuma sekarang cara belanjanya berubah,” kata Purbaya.
58,03% Dana Desa untuk Program
Landasan pengelolaan anggaran program ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan 58,03% Dana Desa atau setara Rp 34,57 triliun dialokasikan untuk mendukung program Kopdes Merah Putih. Alokasi ini mencakup angsuran pembangunan gerai, pergudangan, fasilitas operasional, hingga cicilan pinjaman kendaraan.
Adapun total pagu Dana Desa tahun 2026 tercatat sebesar Rp 60,57 triliun.
Impor Bertahap hingga Akhir 2026
Pengadaan kendaraan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dan ditargetkan terealisasi secara bertahap hingga akhir 2026.
Secara rinci, kendaraan yang akan didatangkan meliputi:
- 35.000 unit pikap Scorpio produksi Mahindra
- 35.000 unit Yodha Pick Up produksi Tata Motors
- 35.000 unit truk Ultra T.7 produksi Tata Motors
Total keseluruhan mencapai 105.000 unit yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.
Gaikindo: Industri Nasional Punya Kapasitas
Di sisi lain, kebijakan impor kendaraan dalam jumlah besar ini mendapat tanggapan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menilai kebutuhan tersebut seharusnya dapat dipenuhi industri otomotif nasional.
“Sebenarnya anggota Gaikindo dan juga industri-industri pendukungnya mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Gaikindo berpandangan, dengan perencanaan matang serta kejelasan spesifikasi, industri otomotif dalam negeri memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan kapasitas produksi yang saat ini belum sepenuhnya terpakai. Selain itu, keterlibatan industri nasional dinilai dapat membantu menjaga stabilitas tenaga kerja di sektor otomotif.
Dengan skema pembiayaan berbasis pinjaman dan pengalihan Dana Desa, pemerintah menekankan tidak ada penambahan belanja negara secara nominal. Namun, perubahan mekanisme ini tetap menjadi sorotan karena menyangkut prioritas penggunaan Dana Desa dalam skala besar untuk mendukung program nasional Kopdes Merah Putih. []
