ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan proses penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) memasuki fase krusial. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Badan Pengelola Investasi Danantara saat ini tengah melakukan negosiasi tahap akhir dengan pihak China.
Menurut Prasetyo, pembahasan terakhir berlangsung dalam rapat internal Danantara dan kini berlanjut ke negosiasi teknis yang dipimpin langsung oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani.
“Kemarin laporan terakhir Rapat di Danantara masih finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh pak Rosan sebagai CEO Danantara,” kata Prasetyo, Rabu (11/2).
Lebih lanjut, Prasetyo membenarkan bahwa pembayaran kewajiban utang proyek strategis nasional tersebut akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah belum merinci besaran maupun skema pembayaran yang akan ditanggung negara.
“Ya,” saat ditanya mengenai sumber dana pembayaran hutang.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sebelumnya menjadi sorotan publik akibat pembengkakan biaya dan skema pembiayaan yang kompleks. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur negosiasi dan mekanisme yang telah disepakati bersama.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin mengungkapkan pemerintah telah memberikan solusi yang dijamin oleh Presiden Prabowo Subianto, terkait penyelesaian utang Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
“Sudah, sudah beres kan, kan waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah beres, sudah beres,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2026).
Seperti diketahui, Prabowo pernah menekankan, bahwa pemerintah memang harus membayar senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Menurutnya, hal itu sebanding dengan banyak manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek kereta cepat ini. Seperti mengurangi kemacetan, polusi, hingga transfer teknologi yang canggih dari China.
Bobby menyebut, terkait dengan tata pelaksanaannya sedang dibahas dengan pemerintah dan sedang dirumuskan.
“Tata laksananya lagi dibicarakan dengan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” ungkapnya.
Presiden Prabowo juga pernah menekankan bahwa masyarakat tak perlu khawatir terkait hutang kereta cepat. Menurutnya negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu.
Hal ini diungkapkan Prabowo, usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025). Prabowo menegaskan untuk semua pihak untuk tidak meributkan permasalahan hutang ini.
“Jadi sudah lah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat. Duitnya ada,” katanya.
“Duitnya yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara-saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” pungkasnya. []
