ASPEK.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terus memperluas langkah strategisnya di Arab Saudi. Selain mengakuisisi Hotel Novotel di kawasan Thakher (Taher), Mekkah, Danantara kini tengah melakukan negosiasi lanjutan untuk mendapatkan lahan tambahan guna membangun hotel baru bagi jemaah haji Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa kapasitas hotel yang telah dibeli saat ini masih terbatas.
“Danantara juga sedang bernegosiasi terkait dengan lahan untuk membangun hotel sendiri lagi. Karena kalau di Novotel, paling bisa menampung sekitar 50.000,” kata Dahnil, Selasa (17/2).
Langkah ekspansi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kawasan Kampung Haji Indonesia di Tanah Suci mampu menampung hingga 200.000 jemaah. Pemerintah tidak hanya menargetkan pembangunan hotel, tetapi juga fasilitas pendukung seperti rumah sakit dan pusat perdagangan.
“Jadi di situ dibangun sarana hotel, rumah sakit, pasar dan macam-macam. Nah keinginan presiden seperti itu. Nah, inilah kekuatan diplomasi yang ditunjukkan oleh presiden dan pelan-pelan kita bisa mewujudkan itu,” kata Dahnil.
Pada tahap awal, Danantara telah membeli Hotel Novotel di kawasan Thakher, sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Properti tersebut terdiri dari tiga tower dengan total 1.461 kamar, serta didukung lahan seluas 5 hektare untuk pengembangan lanjutan.
Rencana pengembangan berikutnya mencakup pembangunan 13 tower tambahan beserta infrastruktur pendukung.
“Itu dibeli oleh Danantara. Dan insya Allah di bulan Januari-April kontraknya selesai,” jelas dia.
Ekspansi ini juga mempertimbangkan rencana pemerintah Arab Saudi yang menargetkan peningkatan kapasitas jemaah haji global hingga 5 juta orang pada 2030. Jika terealisasi, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan kuota hingga 100–200 persen dari kuota normal.
Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota terbesar, yakni 221.000 jemaah, terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus.
Menurut Dahnil, peningkatan jumlah jemaah di masa depan membutuhkan tata kelola yang jauh lebih terstruktur dan profesional, termasuk penguatan kelembagaan Kementerian Haji.
“Memang ini akan terus berkembang, karena kalau jemaah yang akan berangkat di sana terus bertambah. Jadi coba Anda bayangkan kalau Presiden itu tidak mendorong spesialisasi keberadaan Kementerian Haji, itu akan menambah kompleksitas,” ungkap Dahnil.
“Tambah lagi ke depan jemaah haji kita yang akan ditampung di sana bisa lebih dari 500.000, belum lagi jemaah umrah yang juga otomatis juga akan bertambah. Dan itu membutuhkan tata kelola yang baik plus dengan integritas yang juga baik. Kalau tidak, potensial loss-nya akan sangat besar di satu sisi, kemudian kesemrawutan-kesemrawutan juga akan terjadi,” imbuh dia.
Pemerintah menilai, investasi jangka panjang di sektor perhajian ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi strategi besar untuk menjamin pelayanan, efisiensi biaya, dan perlindungan jemaah Indonesia di Tanah Suci. []
