ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jabar yang melambat akibat pandemi Covid-19.
Salah satunya dilihat dari pertumbuhan ekspor Jawa Barat yang berada di peringkat pertama secara nasional dengan pertumbuhan mencapai 26,59 miliar dolar AS (16,28 persen) didominasi oleh ekspor barang elektronik dan tekstil.
Apresiasi diungkapkan Wakil Ketua XI DPR RI Fathan usai memimpin pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran Pemeritah Daerah Jawa Barat, Staf Ahli Kemenkeu Bidang Pengawasan Pajak, Kepala Kanwil DJP Jabar 1 berserta jajaran, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung Keuangan Negara, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/2)
“Kita mengapresiasi langkah-langkah dan inovasinya (Pemda Jawa Barat). Tadi kita mendengar ekspornya naik 16 persen dan kemudian infrastrukturnya bagus, pajaknya juga mulai naik. Jadi ini artinya Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang bisa menjadi andalan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi nasional” ujar Fathan.
Dia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi dan daya beli masyarakat akan memberikan dampak pada penerimaan pajak. Bila ketiga komponen tersebut menurun maka akan berdampak juga pada menurunnya pendapatan pajak.
Politisi Fraksi PKB ini meminta Pemprov Jawa Barat dapat memperbaiki sistem dan membuat strategi yang komprehensif agar berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan daerah.
“Ya saya kira pajak inikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, daya beli, jadi itu suatu hal yang paralel dan tidak terpisahkan. Kalau daya beli merosot, lalu investasi juga merosot, jadi saya kira komprehensif cara berpikirinya. Jadi selama sistemnya tidak diperbaiki, maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Jadi ini menjadi PR kita bersama sehingga ke depan kita lebih baik lagi,” paparnya.
Selain itu, Legislator Dapil Jawa Tengah II ini juga menyoroti proyek Rebana yakni kawasan ekonomi yang terintegrasi dan berada di utara Provinsi Jawa Barat meliputi daerah Cirebon, Patimban dan Kertajati.
Proyek investasi bernilai triliunan rupiah tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara, serta membuka hingga lima juta lapangan pekerjaan baru untuk tenaga kerja Indonesia.
Fathan menyampaikan proyek ini juga harus didukung oleh pemerintah pusat agar dapat berjalan maksimal.
“Saya kira bagus sekali itu, kalau Pak Gubernur cerita bagaimana investor-investor itu tertarik. Ini bisa menjadi contoh untuk gubernur lain juga menyiapkan suatu kawasan ekonomi yang luar biasa dan terintegrasi sehingga investor tidak lagi pusing dengan listrik, dengan gas. Jadi mereka datang langsung membangun suatu industri yang lengkap, dan langsung ekspor. Kita akan dorong terus proyek ini apalagi tadi sempat dikatakan perusahaan Jepang dan Taiwan tertarik hingga Amazon juga akan bangun di sini. Ini adalah langkah yang besar dan harus kita wujudkan.” terang Fathan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan realisasi investasi tahun 2020 di Jawa Barat mencapai Rp 120,4 triliun dan berada diperingkat pertama nasional.
Salah satu mega proyek investasi yang akan dibangun yakni Kota Metropolitan Rebana yang terdiri dari 13 kota baru dengan lahan seluas 43.913 ha. Keberadaan Rebana ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian Jawa Barat hingga 4 persen dari rata-rata.
“Salah satu upaya kami mendorong upaya pemulihan ekonomi adalah mengembangkan metropolitan baru di utara Jawa barat. Kami namakan Metropolitan Rebana. Ada 13 kota baru yang kami siapkan. Primadonanya nomor 13, yaitu kota Patimban. Patimban ini adalah mesin pertumbuhan Jawa Barat. Tanpa ada Rebana ini kami hanya bisa tumbuh dari rata-rata rutin 1 persen, tapi kalau dikasih mesin Rebana ini yang akan menghasilkan lima juta lapangan pekerjaan baru, kami bisa bonus hingga 4 persen,” jelas Ridwan.
Karenanya, Ridwan meminta dukungan DPR RI agar proyek Rebana ini dapat menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN). Sebab, setiap 1 persen pertumbuhan di Jawa Barat maka akan berpengaruh pada agregat pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui PSN, diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk melengkapi infrastruktur yang belum tersedia, sehingga kawasan ini dapat tersinkronisasi dengan baik. []
