Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengkritik sikap para Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai tidak serius menangani kasus asuransi bermasalah yang merugikan masyarakat.
Najib mengaku hingga sampai saat ini OJK belum memberikan rencana detail penyelesaian terkait penanganan kasus asuransi kepada Komisi XI DPR RI.
“Jadi kami menuntut penyelesaian kasus asuransi ini secara komprehensif, terutama yang sedang ditangani,” tegas Najib dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama jajaran Komisioner OJK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Najib menilai, penyelesaian itu harus dibarengi dengan langkah-langkah yang sangat teknis dan perencanaan yang baik.
“Kami berharap OJK mampu menyampaikan kepada kami, terkait rencana detail tersebut,” terang politisi Partai Amanat nasional (F-PAN) itu.
Ia mengingatkan OJK jangan lagi mengumbar janji-janji manis. Karena itu ia ingin OJK dapat memberikan laporan spesifik, kapan penyelesaian kasus asuransi itu bisa dituntaskan.
Najib menduga, banyaknya permasalahan di industri asuransi ini, karena OJK tak serius melaksanakan tupoksinya.
“Progres report senantiasa harus terus disampaikan kepada kami, secara periodik dari masing-masing perusahaan asuransi yang bermasalah. Makanya, kami mempertanyakan pelaksanaan fit and proper test terhadap petinggi perusahaan asuransi ini. Kalau perlu, berikan data-data tersebut,” tutupnya.
Sebelumnya, dalam audiensi Komisi XI DPR RI dengan Komunitas Korban Asuransi Unitlink yang berasal dari perusahaan asuransi seperti Prudential, AIA dan AXA Mandiri mengeluhkan praktik pemasaran yang sengaja mengarah kepada mis-selling dan mencurangi calon nasabah.
Komunitas Korban Asuransi meminta DPR RI dan OJK untuk membenahi dan merespons keluhan masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan asuransi unitlink.
