Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mendesak Kepala BPH Migas untuk bersinergi dengan pemerintah, badan usaha dan para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan pipa transmisi ruang Cirebon-Semarang dan infrastruktur gas bumi melalui pipa lainnya.
Hal tersebut menjadi salah satu dari enam butir kesimpulan dalam RDP yang digelar secara hybrid, Senin (23/8/2021). Yang tidak kalah penting, Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk meningkatkan jumlah lembaga penyalur BBM di wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T), agar BBM dapat terdistribusi secara merata.
“Kesimpulan ketiga, Komisi VII DPR mendorong BPH Migas untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk melakukan revisi Peraturan Menteri ESDM nomor 2700 K/11/MEM/1012 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RITM) 2012-2025 sebagai dasar pelaksanaan lelang ruang pipa transmisi dan wilayah jaringan distribusi (WJD),” ujar Maman.
Keempat, lanjut Maman, Komisi VII DPR meminta BPH Migas untuk meningkatkan sosialisasi capaian program kerja ke masyarakat.
Selanjutnya, Komisi VII DPR RI mendorong BPH Migas untuk dalam setiap kebijakannya memprioritaskan pertimbangan peningkatan pendapatan negara baik di sektor energi dan sektor industri.
“Terakhir, Komisi VII DPR meminta BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR dan disampaikan kepada Komisi VII DPR paling lambat 30 Agustus 2021,” tutup Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.
Menanggapi butir-butir kesimpulan yang telah disepakati bersama tersebut, Ketua Komite BPH Migas Erika Retnowati, mengapresiasi atas masukan dan dukungan yang diberikan Komisi VII kepada BPH Migas dalam meningkatkan tugas dan fungsi BPH Migas.
Ia pun berjanji akan berusaha memenuhi harapan tersebut. Sekaligus bisa bekerja lebih baik untuk meningkatkan kinerja BPH Migas dalam mewujudkan visi dan misi ke depan.
