• Latest
  • Trending
Luhut Minta BPJS Percepat Pembayaran Klaim Perawatan Pasien Covid-19

DPR Tolak Usulan Luhut Ubah Definisi Korupsi: Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Ketua Dewan Pakar Golkar Tegaskan Pengunduran Airlangga Bukan Karena Tekanan Internal

Golkar Bantah Ada Munaslub

Jokowi Sudah Pamer Ijazah di Pengadilan: Akhiri Polemik dan Hormati Proses Hukum

Respons UGM Perihal Jokowi Pamer Ijazah di Pengadilan

Kemendagri:  Kota Besar di Dunia Berlomba  Terapkan TI

Danantara Akan Bangun 12 Daerah Jadi Smart City

Polisi Gerebek Pabrik Uang Palsu Rp 36 M di Tangsel, 4 Orang Ditangkap

Utang Indonesia Rp10.326,93 triliun Utang Instrumen Menutup Defisit APBN

Dirut KAI Bantah KPK Sita Rp 2 Miliar

Dirut KAI Bantah KPK Sita Rp 2 Miliar

Garuda Indonesia Masih Layani Penerbangan Domestik

Garuda Indonesia Kembali Punya Wadirut, Hadiyan Masuk Formasi Baru

Wamen Nezar: Pemerintah Siapkan Regulasi AI yang Lebih Solid

Wamenkomdigi Nezar Patria: 508 Kabupaten/Kota Tak Perlu Bangun Sistem AI Sendiri

Pemerintah Kaji Angkat PPPK Damkar hingga Satpol PP Jadi PNS

Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi ASN Mulai 2027

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Sesuaikan Operasional

OJK: Utang Paylater Warga di Bank Rp31,5 Triliun

Bulog Raih 4 Penghargaan BUMN Marketeers Award 2020

Bulog & ID FOOD Borong Telur Ayam Senilai Rp30 Miliar

Curi Barang Bukti Emas 1,9 Kg, Pegawai KPK Dipecat

KPK Sita Rp 2 Miliar dari Eks Dirut PT Len Industri

Target 200 Juta Penduduk Punya Buku Bank,  Usia 17 Tahun Otomatis Punya Rekening dan Saldo Rp50 Ribu

Pembukaan 1 Warga 1 Rekening Molor

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Sabtu, November 7, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

DPR Tolak Usulan Luhut Ubah Definisi Korupsi: Melemahkan Pemberantasan Korupsi

by Aspek
Oktober 22, 2026
in BERITA TERBARU, HUKUM
Luhut Minta BPJS Percepat Pembayaran Klaim Perawatan Pasien Covid-19

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan [Foto: Biro Komunikasi Kemenko Marves]

 

ASPEK.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menolak usulan penghapusan unsur kerugian keuangan negara dalam definisi tindak pidana korupsi.

Ia menilai perubahan tersebut berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi, yang menjadi salah satu agenda dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

BacaJuga

Golkar Bantah Ada Munaslub

Respons UGM Perihal Jokowi Pamer Ijazah di Pengadilan

Danantara Akan Bangun 12 Daerah Jadi Smart City

Utang Indonesia Rp10.326,93 triliun Utang Instrumen Menutup Defisit APBN

Dirut KAI Bantah KPK Sita Rp 2 Miliar

Garuda Indonesia Kembali Punya Wadirut, Hadiyan Masuk Formasi Baru

Menurut Rudianto, redefinisi korupsi yang hanya berfokus pada praktik suap-menyuap tidak relevan dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi persoalan korupsi. Ia menegaskan, unsur kerugian negara tetap diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan.

“Korupsi kejahatan extraordinary. Di Asta Cita Pak Prabowo itu kan salah satunya pemberantasan korupsi. Ide seperti ini justru akan melemahkan dan menghambat pemberantasan korupsi karena kalau hanya sekadar suap-menyuap, pembuktiannya susah dan kerjanya ekstra,” ujar Rudianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia menambahkan unsur kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengawasi tindakan pemangku kebijakan di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Ia khawatir, apabila unsur tersebut dihapus, penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara akan lebih sulit dipertanggungjawabkan secara hukum.

Rudianto membantah anggapan bahwa keberadaan unsur kerugian negara dapat menghambat iklim bisnis atau operasional badan investasi seperti Danantara.

Menurutnya, risiko bisnis harus dibedakan dari tindakan yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.

“Jika tidak dipagari, ini justru bisa dijadikan modus bermain-main dengan amanah karena dipikir tidak ada risiko hukumnya,” tegasnya.

Rudianto menyoroti data penyelamatan keuangan negara selama pemerintahan Prabowo yang disebutnya mencapai sekitar Rp28 triliun. Menurutnya, mayoritas nilai tersebut berasal dari pengusutan perkara yang berkaitan dengan kerugian negara, bukan semata-mata kasus suap.

Polemik mengenai perubahan definisi korupsi mencuat setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kajian DEN terkait persoalan tersebut.

Luhut menyampaikan hal itu seusai rapat bidang ekonomi di Istana Merdeka, Selasa (20/10/2026). Ia menyebut kajian tersebut bertujuan menyelaraskan penanganan korupsi di Indonesia dengan standar internasional.

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi, karena itu penting supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, kajian DEN mengacu pada Konvensi PBB Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Komentar
Share14Tweet9SendShareShare2Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Dirut KAI Bantah KPK Sita Rp 2 Miliar

Dirut KAI Bantah KPK Sita Rp 2 Miliar

  ASPEK.ID, YOGYAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin membantah pemberitaan mengenai penyitaan uang...

BNPB Hormati OTT KPK, Dorong Asas Praduga Tak Bersalah

KPK: Dana BNPB Dikorupsi Rp 148 Miliar, Kerabat Eks Kepala BNPB Terlibat

ASPEK.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sri Endang, istri tersangka Bima Setiawan yang merupakan adik mantan Kepala Badan...

Ada Ancaman Keamanan, Wapres Gibran Mendadak Batal ke Yahukimo Papua

Relawan Tolak Usulan Pemakzulan Wapres Gibran, Kirim Surat Audensi ke DPR

    ASPEK.ID, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Gibran Indonesia (DPP PAGI) Fritz Alor Boy mengajukan permohonan...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In