Duo Bankir Jadi Wamen BUMN, Ada Sektor Terabaikan?

ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Kepresidenan, pada Jum’at (25/10/2019).

Analis The Perfekto Indonesia, Almufarid C. Gadeng, mengatakan, komposisi Wamen BUMN dirasa kurang efisien dan proporsional karena keduanya, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo sama-sama memiliki latar belakang dunia keuangan.

“Dengan jumlah BUMN yang saat ini mencapai 140-an perusahaan dan jenis bisnisnya berbeda-beda, seharusnya Wamen yang diangkat paling tidak dari dua ahli yang berbeda juga,” kata Almufarid kepada Aspek.id, Rabu (30/10/2019).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ia menjelaskan, pengangkatan Wamen yang mendampingi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, seharusnya dari kalangan yang berbeda, tidak hanya memiliki satu keahlian (keuangan).

Wamen yang diangkat dikatakan Almufarid seharusnya bisa yang berasal dari ahli pengembangan dan strategi bisnis maupun dari kalangan yang memiliki keahlian peningkatan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Karena selama ini, tambahnya, secara kedeputian Kementerian BUMN ada 6 bidang yakni bidang usaha industri agro dan farmasi, bidang usaha energi, logistik, kawasan dan pariwisata, bidang usaha pertambangan, industri strategis dan media, bidang usaha konstruksi dan sarana dan prasarana perhubungan, bidang usaha jasa keuangan, jasa survei dan konsultan serta bidang restrukrisasi dan pengembangan usaha.

“Karena, dalam melihat pengembangan dan sustainability perusahaan tidak hanya terpaku pada keuangan yang untung rugi, tapi juga harus berfokus pada bagaimana bisnis BUMN bisa berkelanjutan. Jangan sampai nanti yang diterapkan adalah financial engineering,” jelasnya.

Selain itu, Almufarid juga menyorot arahan dan pesan Presiden Jokowi kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar ratusan perusahaan BUMN tersebut dikelola dengan manajemen korporasi, tapi orientasinya tetap untuk keuntungan rakyat dan negara.

BUMN yang saat ini memiliki asset kurang lebih sebesar Rp 8.400 Triliun memang perlu dikelola dan dikontrol lebih baik agar bisa memberi kontribusi yang nyata untuk bangsa dan negara serta dirasakan oleh masyarakat.

“Jadi, fokus Presiden Jokowi adalah bagaimana BUMN ini dapat berorientasi pada keuntungan rakyat dan keuntungan negara, bukan keuntungan perusahaan semata,” imbuhnya.

“Dibalik itu, kita tentu juga berharap kedua Wamen yang telah dipilih oleh Presiden dapat mengelola BUMN secara lebih profesional di segala sektor yang ada terutama dalam hal pengelolaan dan peningkatan pendapatan BUMN serta untuk menepis keraguan dan menjawab tantangan yang diberikan oleh Presiden,” pungkas Almufarid.

Profil Duo Wamen BUMN

Memang, jika dilihat dari pengalamannya, kedua sosok yang saat ini menjadi Wamen BUMN adalah orang yang lama berkarir di dunia perbankan atau keuangan.

Budi, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Inalum tak lain adalah mantan Dirut Bank Mandiri. Ia memulai kariernya di sektor perbankan ketika bergabung dengan PT Bank Bali sebagai GM Electronic Banking.

Selanjutnya karier pria kelahiran 1964 ini terus menanjak dan menjadi Chief GM Jakarta Region dan Chief GM Human Resources hingga akhir 1999. Ia kemudian bergabung di ABN Amro Bank Indonesia hingga akhir 2004.

Selanjutnya Budi melanjutkan kariernya di PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai EVP Head of Consumer Banking dan Director Adira Quantum Multi Finance.

Tiko, panggilan akrab Kartika Wirjoatmodjo juga sosok yang telah malang melintang di dunia perbankan. Pria kelahiran Surabaya, 18 Juli 1973 ini meraih gelar S1 di Universitas Indonesia jurusan ekonomi dan S2 di Rotterdam School of Management.

Karier Tiko dimulai dari Konsultan Pajak dan Akuntansi di RSM AAJ tahun 1995 hingga 1996. Kemudian, dia bekerja sebagai Analis Kredit di Industrial Bank of Japan tahun 1996 hingga 1998, Senior Consultant di PwC Financial Advisory Services tahun 1998 hingga 1999) dan Boston Consulting Group tahun 2000 hingga 2003.

Di 2003, Tiko bergabung dengan Bank Mandiri dan menjadi Group Head di Department Head Strategy & Financial Analysis di Strategy and Performance Group Bank Mandiri.

Tiko juga pernah menjabat sebagai Managing Director Mandiri Sekuritas pada 2011, dilanjutkan dengan menjadi CEO Indonesia Infrastructur Finance (anak usaha BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur).

Tiko kemudian menjadi Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 201 dan pada 2015, Tiko ditunjuk sebagai CFO Bank Mandiri dan menjadi Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan menjadi Dirut Bank Mandiri pada 2016 hingga 2019.