Dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk sejumlah PLTU yang disebut telah berlangsung sejak 2018 seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ketika penyidik menemukan indikasi manipulasi dokumen kualitas, ketidaksesuaian kuantitas, hingga dugaan permainan harga dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp5 triliun, persoalannya tidak lagi sekadar tentang uang negara yang hilang. Ini adalah cerminan rapuhnya sistem pengawasan pada sektor strategis.
Batu bara bukan komoditas biasa. Ia menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional. Artinya, setiap penyimpangan dalam pengadaan bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu efisiensi pembangkit dan pada akhirnya membebani masyarakat sebagai pengguna listrik.
Lebih jauh, penyidik juga menduga praktik korupsi tersebut berkaitan dengan terganggunya operasional pembangkit yang berujung pada peristiwa blackout. Dugaan ini tentu harus dibuktikan melalui proses hukum dan pembuktian di pengadilan. Namun, apabila benar terdapat hubungan antara manipulasi pengadaan batu bara dan gangguan pasokan listrik, maka dampaknya jauh melampaui kerugian finansial. Korupsi di sektor energi tidak lagi sekadar menggerogoti keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik yang andal.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan praktik ini berlangsung selama bertahun-tahun. Sulit membayangkan manipulasi dokumen, kualitas, kuantitas, dan pembayaran bisa berjalan tanpa adanya kelemahan pengawasan yang serius. Pertanyaan besarnya bukan hanya “siapa pelakunya?”, tetapi juga “mengapa sistem membiarkannya begitu lama?”
Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan di BUMN sektor energi. Audit internal tidak boleh berhenti pada dokumen administratif. Pengawasan harus berbasis verifikasi lapangan, teknologi pelacakan rantai pasok, dan pengujian kualitas yang independen. Jika celah yang sama tetap terbuka, kasus serupa hanya menunggu waktu untuk terulang.
Penegakan hukum juga harus berjalan tanpa pandang bulu. Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila alat bukti telah memadai. Namun, proses hukum tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Transparansi penyidikan akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset negara.
Pemerintah berkali-kali menyampaikan komitmen memperkuat tata kelola BUMN dan memberantas korupsi. Komitmen itu kini diuji. Mengusut pelaku saja tidak cukup; yang lebih penting adalah memastikan sistem yang memungkinkan dugaan penyimpangan ini terjadi benar-benar diperbaiki.
Sebab, korupsi yang paling berbahaya bukan hanya yang menguras kas negara, melainkan yang membuat penyimpangan menjadi kebiasaan dan pengawasan kehilangan fungsinya. Jika itu dibiarkan, kerugian terbesar bukan lagi triliunan rupiah, melainkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
