Menteri BUMN Erick Thohir meyakini Dewan Direksi dan Komisaris Holding BUMN Pelabuhan, PT Pelindo III (Persero) tak akan melakukan tindak pidana korupsi. Keyakinan itu didasari atas komitmen manajemen yang dinilai mampu memajukan industri pelabuhan nasional di kancah global.
Kementerian BUMN selaku pemegang saham meyakini usai penyatuan atau merger Pelindo I, II, III dan IV mampu menekan biaya logistik di Tanah Air hingga peningkatan efisiensi operasional. Bahkan, pemeganh saham telah menetapkan lima sasaran utama ihwal pengembangan industri pelabuhan nasional.
“Peningkatan efisiensi operasional, apakah nanti yang namanya clen manajemen, kita tekan biaya-biaya mahal, korupsi-korupsi yang sedang terjadi, kita lakukan dan saya yakin Direksi dan Komisaris Pelindo yang baru punya komitmen itu,” sebut Erick Selasa, (23/11/2021).
Lima sasaran utama yang ditetapkan Kementerian BUMN diantaranya,
pertama, meningkatkan daya saing perseroan agar mampu berkompetisi di kancah global.
Kedua, mengurangi biaya pelabuhan dan meningkatkan pelayanan jasa pelabuhan.
Ketiga, mensinergikan pengembangan pelabuhan dalam sistem transportasi dan sistem logistik nasional.
Keempat, untuk memenuhi kebutuhan serta mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional.
Kelima, mengembangakan kapasitas sumber daya manusia dalam industri pelabuhan.
“Kita tidak kau menjadi hub, tapi kita mau menjadi super hub di Asia Tenggara menuju Eropa dan lain-lainnya. Toh, kita kaya dengan SDA, kuta kaya dengan market kita. Peningkatan sinergi terus kita lakukan dengan berbagai pihak, tentu juga dengan peningkatan kapasitas dan SDM,” katanya.
