Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pihaknya rutin menyetor dividen kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai pemegang saham perusahaan setiap tahun.
Perusahaan juga menyetor dana bagi hasil (DBH) sebesar 6 persen dari keuntungan bersih untuk daerah.
“Dalam undang-undang (uu) minerba 10 persen dari keuntungan perusahaan adalah untuk diambil negara, 4 persen pemerintah pusat, 6 persen pemerintah daerah. Total-total kontribusi PTFI ke Papua, Kabupaten Mimika sekitar Rp6 triliun-Rp7 triliun per tahun,” ungkap Tony dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (27/9).
Freeport Indonesia mengalokasikan dana sekitar Rp1,5 triliun per tahun untuk membantu masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk sektor kesehatan, perusahaan menyediakan lima fasilitas kesehatan (faskes) gratis bagi warga Kabupaten Mimika untuk berobat.
“Seluruh penduduk tujuh suku Papua bisa berobat gratis di faskes kami di lima tempat. Satu rumah sakit, lima klinik lain di pegunungan. Ini dari masuk angin sampai operasi besar,” jelas Tony dikutip dari cnnindonesia.
Freeport Indonesia juga mengelola sekolah. Salah satunya Taruna Papua Boarding School.
“Boarding school pertama, ada makanan bergizi dan wawasan kebangsaan,” ucap Tony.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Tony agar mengelola Freeport Indonesia secara hati-hati. Sebab, turun atau naiknya kinerja perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Mimika dan Papua.
“Saya titip ke Tony Wenas pengelolaan Freeport betul-betul hati-hati, ini bukan hanya menyangkut Freeport, tapi juga Timika, Provinsi Papua. Hati-hati mengenai ini. Begitu ini (Freeport) turun, Papua ikut turun, Timika turun, hati-hati,” ujar Jokowi.
Berdasarkan catatan Jokowi, Freeport Indonesia berkontribusi hingga 68 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Mimika dan 34 persen terhadap ekonomi Papua.
