ASPEK.ID, JAKARTA – The Coalition to Grow Carbon Markets mengumumkan Indonesia resmi bergabung sebagai anggota pemerintah ke-11. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam diskusi bertajuk Advancing Indonesia-UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets.
Sebagai anggota terbaru, Kementerian Kehutanan membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam. Pasar kredit karbon memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan solusi berbasis alam di Indonesia, menurunkan emisi, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mendorong pertumbuhan hijau.
The Coalition to Grow Carbon Markets bertujuan mempercepat penurunan emisi global dengan memperkuat insentif bagi dunia usaha untuk berinvestasi dalam kredit karbon berintegritas tinggi, termasuk yang mendukung solusi berbasis alam.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menyatakan Indonesia merupakan negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar. Hal ini pun membuat Indonesia memiliki modal dan solusi berbasis alam, pengalaman tersebut dipercaya dapat berkontribusi penting bagi upaya global dalam mencapai target iklim.
“Sebagai anggota Koalisi, yang mewakili sektor kehutanan, Indonesia akan bekerja bersama negara-negara yang memiliki visi serupa untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam, guna mendukung pertumbuhan hijau, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia,” ungkap Raja Juli, dikutip Rabu (21/1).
Kementerian Kehutanan bergabung bersama sepuluh anggota Koalisi lainnya yang berkomitmen memajukan aksi iklim melalui peningkatan pemanfaatan kredit karbon berintegritas tinggi oleh dunia usaha. Anggota koalisi lainnya adalah Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, dan Zambia, serta para Ketua Bersama Koalisi Kenya, Singapura, dan Inggris.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte menyambut bergabungnya Indonesia dalam The Coalition to Grow Carbon Markets, inisiatif yang dipelopori oleh Kenya, Singapura, dan Inggris.
“Delapan negara lain dari seluruh dunia kini telah bergabung dengan kami, dengan tujuan untuk mengamankan kepemimpinan negara-negara dalam memastikan perusahaan memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk berpartisipasi di pasar karbon secara berintegritas. Pasar karbon dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan kemajuan menuju target iklim negara, sekaligus memastikan tersedianya aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam melindungi alam dan membangun ketahanan,” kata dia.
“Upaya Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memastikan Koalisi membantu mendorong investasi sektor swasta ke dalam proyek-proyek berintegritas tinggi yang melestarikan hutan, mengurangi emisi, dan memajukan pembangunan berkelanjutan,” tambah Rachel.
Sementara itu, CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE menyatakan sebagai mitra lama bagi Inggris dan Indonesia, Standard Chartered secara aktif terlibat dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan. Termasuk mendukung pengembangan pasar kredit karbon berintegritas tinggi di Indonesia.
“Standard Chartered sangat bangga dapat memfasilitasi proses ini. Keikutsertaan Indonesia dalam Koalisi ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan standar kualitas, transparansi, serta permintaan terhadap pasar kredit karbon berintegritas tinggi, khususnya yang mendukung solusi berbasis alam,” tutur dia.
Koalisi ini diluncurkan pada London Climate Action Week pada Juni 2025, yang ditujukan membangun keselarasan internasional terkait penggunaan kredit karbon oleh korporasi melalui peluncuran Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits pada COP30 di Brasil.
Prinsip Bersama (Shared Principles) tersebut merespons permintaan dunia usaha agar pemerintah mengatasi fragmentasi kebijakan yang selama ini menjadi hambatan investasi di pasar kredit karbon. Prinsip ini menyediakan kerangka kerja yang konsisten lintas negara, serta memberikan kejelasan dan kepastian bagi dunia usaha untuk mulai berinvestasi dalam kredit karbon sebagai bagian dari rencana dekarbonisasi yang kredibel.
Prinsip Bersama ini didukung oleh 15 pemerintah dan 25 aktor non-negara, termasuk mitra Koalisi seperti World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), World Bank, International Chamber of Commerce (ICC), dan International Emissions Trading Association (IETA), serta berbagai organisasi di bidang iklim, pembangunan berkelanjutan, dan keuangan, termasuk Indonesia Carbon Trade Association.
Saat ini, Koalisi berfokus pada Rencana Aksi untuk mewujudkan kebijakan nasional dan regional yang konsisten serta mendorong permintaan, selaras dengan Prinsip Bersama, sekaligus menjaga minat pembeli secara berkelanjutan melalui keterlibatan dengan jejaring pembeli dan investor.
Pekerjaan Koalisi menjawab kebutuhan yang sangat mendesak. Dunia berisiko gagal mencapai target iklimnya kecuali lebih banyak aliran pendanaan ke proyek dan pelaku usaha yang mampu mengurangi emisi secara cepat dan terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pasar karbon merupakan instrumen yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menetapkan harga karbon, memungkinkan aksi iklim yang lebih ambisius, serta mendorong investasi sektor swasta dalam transformasi global menuju ekonomi rendah karbon. []
