ASPEK.ID, JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diperkirakan tak terhindarkan mulai 1 April 2026. Tekanan utama datang dari lonjakan harga minyak dunia yang kembali menanjak tajam dalam beberapa hari terakhir.
Pada awal pekan ini, harga minyak global menunjukkan tren penguatan signifikan. Minyak jenis Brent tercatat berada di level US$116,6 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) mencapai US$102,88 per barel. Angka ini melanjutkan kenaikan dari pekan sebelumnya yang sudah berada di atas US$110 untuk Brent.
Kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak langsung pada pasokan energi global. Lonjakan ini sekaligus memperbesar tekanan terhadap anggaran energi dalam negeri.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex berpotensi mengalami penyesuaian dalam waktu dekat.
“BBM non subsidi diperkirakan naik 1.500-2.000 per liter untuk Pertamax dan Pertamina dex. Kenaikan BBM non subsidi karena kompensasi pemerintah ke Pertamina melonjak signifikan,” ujar Bhima, Senin (3/30).
Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia secara langsung meningkatkan beban kompensasi yang harus ditanggung pemerintah kepada PT Pertamina (Persero). Tanpa langkah penyesuaian atau realokasi anggaran dalam APBN, tekanan fiskal akan semakin berat.
“Atau risikonya memang Pertamina yang menanggung, dengan cashflow yang bleeding,” katanya.
Bhima juga mengingatkan bahwa tren kenaikan ini berpotensi berlanjut, mengingat harga minyak global masih bertahan tinggi di kisaran US$90 hingga US$115 per barel dalam beberapa waktu ke depan.
Lebih jauh, ia menilai risiko tidak hanya berhenti pada BBM non-subsidi. Jika tekanan terhadap fiskal terus meningkat, pemerintah berpotensi menghadapi opsi sulit, termasuk penyesuaian harga BBM subsidi.
Dampaknya, lanjut Bhima, akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Kenaikan harga energi berpotensi memicu lonjakan inflasi, terutama pada komoditas pangan yang sensitif terhadap biaya distribusi.
“Transmisi nya dari BBM kemana-mana termasuk ke inflasi pangan. inflasi bisa tembus 6-7% di bulan April. sementara Indonesia belum punya mitigasi krisis energi dibanding negara lainnya. ini disebut Quite before the Storm, terlalu santai dan anggap enteng,” katanya.
Situasi ini menjadi sinyal bahwa tekanan eksternal, khususnya dari pasar energi global, mulai berdampak nyata terhadap ekonomi domestik. Pemerintah pun dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas harga atau menahan beban fiskal yang terus membesar. []
