Kelompok perusahaan sawit asal India, Adani Wilmar, memprediksi Jokowi tidak lama memberlakukan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng.
Penyebabnya kapasitas produksi sawit Indonesia, kata Direktur Pelaksana Adani Wilmar Angshu Mallick, sedang melimpah. Sementara, Indonesia tidak memiliki ruang penyimpanan yang cukup baik. Dia menduga pada 10 Mei seharusnya larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang diberlakukan Jokowi sejak Kamis (28/4) itu dihentikan. Atau, sawit Indonesia akan rusak.
“Indonesia bisa menunggu 7-10 atau 15 hari, tetapi mereka harus mengekspor karena mereka tidak memiliki cukup penyimpanan untuk menyimpan minyak. Saya rasa pada 10 Mei seharusnya sudah mulai ekspor,” katanya dikutip dari Financial Express, Rabu (4/5).
Dia mengatakan larangan ekspor perlu dicabut karena kenaikan harga CPO sudah mencapai puncaknya. Dalam beberapa bulan ke depan, harga CPO diperkirakan turun.
“Pada akhir Juni, kita akan melihat koreksi harga minyak nabati. Harga pasti turun 10 persen-15 persen. Kami telah melihat puncaknya, dan pada Juni, kami melihat pasar akan terkoreksi, karena sudah tidak ada kabar buruk yang mendorong kenaikan harga minyak sawit,” katanya disadur dari cnnindonesia.
Jokowi melarang ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng. Langkah itu dilakukan demi mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri yang dalam waktu lebih dari setengah tahun belakangan ini tak kunjung teratasi.
Jokowi tak menyebut secara pasti kapan larangan ekspor akan diberlakukan. Yang pasti, ekspor akan kembali diizinkan bila harga minyak goreng curah yang sekarang ini dijual di atas Rp22 ribu per liter bisa ditekan jadi ke bawah Rp14 ribu.
Larangan ekspor tersebut membuat sejumlah negara terimbas. Salah satunya India. Maklum, India memenuhi 55 persen konsumsi minyak nabatinya setiap tahun dari impor, baik dalam bentuk mentah maupun olahan.
Dari total impor, sebesar 7,2 juta ton (MT) minyak sawit per tahun didatangkan dari Indonesia dan 5,4 MT dari Malaysia.
