Pemerintah terus memonitor dan mewaspadai masuknya varian baru virus Corona ke Indonesia. Salah satunya adalah varian AY.4.2 yang menimbulkan lonjakan kasus di Inggris.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (25/10/2021) sore.
“Kami sudah memonitor kemungkinan adanya varian-varian baru. Kami sudah lihat bahwa di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2 yang belum masuk di Indonesia, yang sekarang terus kami monitor perkembangannya seperti apa,” ujar Menkes.
Budi menambahkan, varian yang merupakan turunan dari varian Delta ini menyebabkan peningkatan kasus konfirmasi yang cukup signifikan di Inggris, sejak bulan Juli sampai Oktober tahun ini.
“Kita juga melihat bahwa beberapa negara di Eropa memang juga kasusnya meningkat terus,” imbuhnya.
Lebih lanjut Menkes menyampaikan, saat ini pemerintah juga fokus untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 yang berpotensi terjadi pada libur Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang.
“Arahan Bapak Presiden agar dipastikan jangan sampai di acara atau di waktu Nataru (Natal dan Tahun Baru) terjadi lonjakan gelombang berikutnya,” ujar Menkes.
Budi menambahkan, pengendalian COVID-19 di saat Nataru ini akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan berbagai ajang besar yang akan dilaksanakan di tanah air.
“Akan ada banyak acara-acara penting tahun depan, seperti G20 yang sangat bergantung kepada kepercayaan pimpinan-pimpinan dunia bagaimana Indonesia bisa menangani kondisi [pandemi], terutamanya di Nataru ini. Kalau ada lonjakan, akan sangat mengganggu kehadiran mereka dan suksesnya acara tersebut,” ujarnya.
Budi menegaskan bahwa pemerintah terus memonitor situasi pandemi di seluruh wilayah di tanah air.
“Kita juga memonitor seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia dalam kurun waktu empat minggu terakhir. Kalau dibandingkan Juli, memang semuanya turun tapi kita sudah mengamati dalam empat minggu terakhir ada 105 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang tersebar di 30 provinsi yang kasusnya mulai menunjukkan peningkatan dalam dua minggu terakhir,” jelasnya.
Meskipun hasil pemantauan menunjukkan situasi pandemi berada pada level yang terkendali dan dalam batas yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Menkes menegaskan bahwa pemerintah terus berhati-hati dan tetap waspada.
“Kita mencoba mengantisipasi secara lebih dini agar jangan sampai euforia yang berlebihan membuat kita jadi lengah, tidak waspada, dan kenaikan kasus di 105 kabupaten/kota ini kemudian menjadi tidak terkontrol karena kenaikannya menjadi sangat tinggi,” tegasnya.
Dalam upaya terus mengendalikan pandemi, dari sisi surveilans Menkes memastikan bahwa pelacakan tracing dan pengetesan atau testing terus diintensifkan.
“Kami akan memastikan bahwa semua kontak erat harus dilakukan testing karena di situlah risiko terbesar dari penyebaran. Selain kasus konfirmasi, seluruh kontak erat harus dilakukan testingnya. Jadi protokol 3T-nya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memastikan percepatan program vaksinasi nasional, terutama bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang memiliki risiko tinggi jika terpapar COVID-19.
Disampaikan oleh Menkes, hingga saat ini cakupan vaksinasi nasional telah mencapai 182 juta dosis. Dari target vaksinasi sebanyak 208 juta penduduk, sebanyak sekitar 113 juta orang atau 54 persen telah menerima vaksinasi dosis pertama dan sekitar 68 juta orang atau 32 persen telah memperoleh dosis kedua.
“Kita mengharapkan di akhir tahun kita bisa mencapai angka suntikan antara 290-300 juta [dosis] untuk 168 juta orang suntikan pertama atau sekitar 80 persen dari target populasi, dan 123 juta orang lengkap suntikan kedua atau sekitar 59 persen dari target populasi,” ujarnya.
Menkes menambahkan saat ini masih terdapat 55 juta dosis stok vaksin COVID-19 yang siap disuntikkan kepada masyarakat.
“Stok vaksin yang ada sekarang di kita adalah 248 juta [dosis], 237 juta [dosis] sudah didistribusikan, 182 juta [dosis] sudah disuntikkan, jadi kita masih ada stok di seluruh kabupaten, kota, provinsi sebesar 55 juta [dosis],” ujarnya.
Terkait ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19, Budi menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan finalisasi kerja sama dengan Merck, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, untuk mendatangkan obat Molnupiravir ke tanah air.
“Kami sudah sampai ke tahap finalisasi dari agreement agar Indonesia bisa mengadakan tablet Molnupiravir, diusahakan di akhir tahun ini. Sehingga kita memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi bila ada potensi gelombang berikutnya. Kami juga sudah menjajaki dengan mereka untuk bisa membangun pabrik obatnya juga di Indonesia dan termasuk bahan baku obatnya,” tandasnya.
