ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2026 dengan mempercepat realisasi investasi dan memperkuat koordinasi kebijakan lintas sektor. Melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diproyeksikan mencapai 5,4%, meningkat dibandingkan estimasi 2025 di kisaran 5,2%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, akselerasi ekonomi nasional akan ditopang oleh penguatan permintaan domestik serta sinergi berkelanjutan antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
“Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diprakirakan berada di sekitar 5,2%. Sementara pada 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,4% ditopang kenaikan permintaan domestik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan, indikator ekonomi menunjukkan tren perbaikan menjelang akhir 2025. PMI manufaktur kembali ke zona ekspansi, penjualan ritel tumbuh positif, dan neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, mencerminkan daya tahan ekonomi domestik di tengah tekanan global.
Dari sisi likuiditas, pemerintah juga mengoptimalkan peran APBN melalui penempatan kas negara di perbankan. Pada kloter pertama, penempatan mencapai Rp 200 triliun, disusul Rp 76 triliun pada kloter kedua. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 11,4% secara tahunan per Desember 2025 dan memperkuat likuiditas sistem keuangan.
Sementara itu, uang beredar dalam arti luas (M2) tercatat tumbuh 9,6% yoy, sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit ke sektor riil. Menurut Purbaya, capaian tersebut merupakan buah dari koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan pada 2026, pemerintah akan mempercepat realisasi investasi dengan mengandalkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta pengawalan oleh Satuan Tugas Percepatan Peningkatan dan Perluasan Investasi (Satgas P2SP).
“Ke depan investasi terus diperkuat antara lain dengan peran BPI Danantara sebagai pengungkit investasi swasta, termasuk di bidang hilirisasi sumber daya alam, serta upaya penciptaan iklim investasi yang kompetitif dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP,” ujarnya.
Di sisi lain, KSSK menilai stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. Hal ini tercermin dari tren penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai tetap prudent.
Pemerintah juga menegaskan peran APBN sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian global dan pelemahan harga komoditas. Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp 3.491,4 triliun atau 95,3% dari target, dengan defisit APBN sebesar Rp 695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap PDB. []
