Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan akan pentingnya peningkatan investasi sektor kelautan dan perikanan, terutama ke arah peningkatan nilai tambah untuk mendorong capaian pertumbuhan ekonomi yang besar.
Sebab Tahun 2021 ternyata realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan hanya mencapai Rp4,39 triliun, yang nilainya jauh lebih rendah dibanding investasi tahun 2020 yang mencapai Rp6,2 triliun.
“Perlambatan investasi ini harus menjadi perhatian menteri dan seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena potensi ekonomi laut kita luar biasa,” kata Johan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan jajaran KKP, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (26/1/2022).
Dari sisi nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2021 baru sebesar 5,72 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
“Masih kalah jauh dibanding negara Vietnam yang sudah mencapai 8,9 miliar dollar AS padahal 30 persen dari total 70 persen perikanan di Asia Pasifik ada di Indonesia,” cetus politisi PKS itu.
Dikatakannya, banyaknya kasus penolakan produk ekspor perikanan Indonesia di negara lain seperti Amerika dan Eropa yang perlu disikapi. KKP harus memperbaiki sertifikasi lolos standar serta sistem jaminan mutu.
“Prioritaskan berbagai fasilitas pengolahan ikan yang tersertifikasi dan konsistensi mulai dari menerima ikan, membersihkan sampai proses penyimpanan berlangsung sesuai standar mutu internasional,” urai Johan.
Ia mengatakan, komoditas ekspor utama tahun 2021 adalah udang dengan nilai ekspor sebesar 2,23 miliar dollar AS.
“Masukan penting buat KKP terkait ekspor udang adalah bahwa kontribusi ekspor udang kita masih rendah dibandingkan kebutuhan udang oleh negara lain dan masih terdapat perbedaan besar antara jumlah ekspor dan produksi udang Indonesia, sehingga KKP harus meningkatkan daya saing ekspor udang terhadap negara tujuan. KKP mesti berupaya meningkatkan produksi udang dalam negeri karena banyak negara mampu menyerap lebih dari 90 persen ekspor udang Indonesia,” ucap Johan.
Lalu, sambung dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut, pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) perikanan sebesar 4,55 persen pada triwulan III tahun 2021 perlu dievaluasi sebab masih di bawah target 7 persen.
Sehingga hal ini menuntut KKP untuk terus melakukan perbaikan di dalam sistem perikanan dan kelautan kita, mulai dari sistem produksi, sistem prosesi dan sistem pasar.
Johan juga menyampaikan aspirasi penolakan para nelayan terhadap implementasi PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP.
“Skema tarif pada PP tersebut menambah beban nelayan pada masa pandemic sehingga KKP perlu melihat kembali paradigma sektor ekonomi dari kelautan perikanan dalam memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. KKP jangan hanya lebih mementingkan peningkatan PNBP tetapi mengabaikan besaran pendapatan yang diterima langsung terdistribusi kepada nelayan sebagai penghasilan, sebab tujuan utama perikanan kita adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan,” pungkas Johan.
