IPB University bekerjasama dengan DPP ICMI meresmikan Sekolah Pemerintahan Desa (SPD), Sabtu (3/9), di aula Andi Hakim Nasution (AHN) – Kompleks IPB University. Bersamaan dengan agenda ini, dihelat pula simposium nasional desa bertajuk “Dari Desa Menuju Indonesia Emas”.
Hokoh dan praktisi lintas kelembagaan nasional, seperti Dr. Yusharto Huntoyungo (Dirjen Bina Pemerintahan Desa – Kemendagri RI), Prof. M. Faiz Syuaib (Direktur Riset, Teknologi & Pengabdian Kepada Masyarakat – Kemendikbud RI). Hadir pula Rektor IPB University sekaligus Ketua DPP ICMI, Prof. Arif Satria dan Wakil Ketua LPPM IPB University yang juga Ketua Majelis Transformasi Percepatan Pembangunan Desa – DPP ICMI, Dr. Sofyan Sjaf.
Dalam sambutannya, Dr. Sofyan menuturkan bahwa peresmian SPD dan pelaksanaan simposium desa adalah wujud komitmen ICMI dan IPB University yang sejalan dalam upaya pembangunan desa. Menurutnya, desa memiliki peran sentral. Sebab, terbukti, desa selalu bertahan dalam menghadapi krisis dan goncangan.
“Berkali-kali terbukti. Desa selalu mampu melampaui krisis dan goncangan. Terakhir, saat menghadapi krisis akibat pandemi COVID. Banyak sektor ekonomi yang mengalami penurunan, tetapi tidak begitu halnya dengan sektor pertanian yang berbasis di desa. Fakta menyatakan bahwa sektor ini tetap memberikan sinyal positif dan mampu bertahan di masa krisis,” ungkapnya.
Atas dasar itu, sambungnya, desa bernilai strategis. Penting untuk diperhatikan sekaligus didampingi. Perubahan besar Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa perubahan berarti di desa-desa seluruh Indonesia.
Prof. Arif Satria dalam paparannya menyampaikan bahwa agenda percepatan pembangunan desa membutuhkan kontribusi kaum cendekia, lebih khusus pada soal inovasi-inovasi yang membantu langkah percepatan. SPD dan Data Desa Presisi (DDP) yang digagas cendekiawan IPB University, sambungnya, adalah bentuk nyata inovasi yang pada prinsipnya sangat dibutuhkan desa.
“Percepatan pembangunan desa, dan terlebih keberhasilannya, tidak terlepas dari konteks data. Jika data terkait desa tepat dan memadai, maka perencanaan pembangunan pun akan tepat. Data Desa Presisi yang digagas Dr. Sofyan Sjaf dari IPB University berperan strategis dalam menjawab kebutuhan data dimaksud. Sehingga, diharapkan, ke depan desa-desa yang telah menerapkan DDP dapat mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diharapkan,” katanya.
Ia melanjutkan, faktor lain yang tidak kalah penting adalah aspek tata kelola desa yang baik. Dalam hal ini, aparat desa perlu memiliki kecakapan yang mumpuni untuk menggerakkan pembangunan ke arah yang diharapkan.
“Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) ditujukan untuk membantu peningkatan kecakapan aparat desa. Selama lima bulan, para aparat desa dilatih sedemikian agar memiliki kecakapan yang diperlukan. Salahsatunya kecakapan mengumpulkan data. Dengan begitu, para aparat desa dapat menyusun data desa secara partisipatif,” ungkapnya.
Sementara, Dr. Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen membersamai sekaligus mendukung penuh agenda Data Desa Presisi (DDP). Ia menyatakan, pihaknya tengah mengupayakan langkah intervensi untuk terapan DDP di 1.000 desa di Indonesia di tahun 2022 sampai 2023 mendatang.
“Kami sadari betul, kualitas data yang baik akan menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan di desa. DDP adalah solusi perbaikan kualitas desa dan karena itu kami bertekad membersamai dan mendukung penuh DDP diterapkan di banyak desa di Indonesia,” tutupnya.
