Balapan mobil listrik Formula E berkemungkinan membawa sengketa ke pengadilan internasional, jika balapan itu tidak terlaksana.
Hal itu sempat disampaikan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta kepada DPRD DKI setelah muncul polemik penundaan balap mobil listrik tahun lalu.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan potensi sengketa itu tertuang dalam perjanjian kontrak kerja sama di antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Formula E Operation (FEO).
Baca juga: Jakarta International Velodrome Kembali Dibuka untuk Umum
“Kalau ini kemudian tidak dilaksanakan kita akan masuk ke pengadilan internasional kalau kita diarbitrase kita dituntut untuk membayar kerugian yang cukup besar ini masalah yang harus kita hadapi,” ucap Gilbert di Gedung Kebon Sirih, Selasa (31/8/2021).
Gilbert menyebutkan terdapat sejumlah permasalahan administratif terkait pendanaan Formula E itu yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun jamak dan rencana program prioritas Formula E masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Ada permasalahan administrasif yang nanti akan saya sampaikan,” kata dia.
Sebelumnya, BPK menemukan adanya sejumlah permasalahan terkait rencana gelaran balap mobil listrik yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
Permasalahan itu disinyalir terkait belum optimalnya renegosiasi dengan pihak FEO ihwal status keberlanjutan kerja sama dan pendanaan yang telah disetorkan.
Temuan itu berasal dari hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019. BPK mencatat Pemprov DKI Jakarta telah membayar Rp984,31 miliar kepada FEO terkait commitment fee rencana musim penyelenggaraan tahun 2019 dan 2020. Pengeluaran itu belum termasuk realisasi biaya penyelenggaraan Formula E Tahun 2019 yang telah ditalangi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditugasi menyelenggarakan gelaran tersebut sebesar Rp439,2 miliar.
Jakpro melakukan renegosiasi dengan FEO terkait penarikan bank garansi senilai RP423 miliar itu yang telah disetujui melalui surat tanggal 13 Mei 2020. Kendati demikian, fee tahap 1 musim penyelenggaraan 2020/2021 yang telah dibayarkan senilai Rp200,3 miliar tidak dapat ditarik kembali.
